Laporan: Dhanis
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania. Foto: Dok Fraksi NasDem TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi menjelang peningkatan intensitas hujan pada Desember 2026.
Dia menilai langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini dengan melibatkan pemerintah daerah. Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh baru dilakukan setelah jatuhnya korban.
“Karena itu, saya mendorong BNPB dan pemerintah daerah lebih serius melakukan langkah pencegahan. Jangan sampai kita baru sibuk melakukan penanganan ketika masyarakat sudah menjadi korban,” kata Dini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Legislator dari Fraksi NasDem itu meminta pemerintah daerah memperbarui peta wilayah rawan bencana hingga tingkat desa. Pemetaan perlu mempertimbangkan kondisi geografis, riwayat bencana, serta informasi peringatan dari BMKG dan BNPB.
Dia juga meminta BNPB memperkuat kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mulai dari kesiapan personel, peralatan, anggaran hingga kemampuan merespons keadaan darurat.
Menurut Dini, pemahaman masyarakat mengenai prosedur penyelamatan diri juga tidak kalah penting. Warga harus mengetahui jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta langkah yang perlu dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan.
“Masyarakat perlu mengetahui jalur evakuasi, lokasi pengungsian, dan tindakan yang harus dilakukan ketika muncul peringatan dini. Jangan sampai peta kerawanannya tersedia, tetapi masyarakat justru tidak memahami cara menyelamatkan diri,” ujarnya.
Dini turut menyoroti pelaksanaan Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 yang memuat delapan langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dia meminta BNPB memastikan seluruh arahan tersebut dijalankan pemerintah daerah.
Beberapa hal yang perlu dipastikan antara lain operasional posko siaga selama 24 jam, kesiapan petugas, ketersediaan peralatan, serta logistik untuk menghadapi kondisi darurat.
“Komisi VIII akan terus mendorong BNPB melakukan evaluasi kesiapan daerah, terutama di wilayah yang memiliki risiko tinggi. Kami ingin memastikan posko benar-benar beroperasi, petugas siap bergerak, dan kebutuhan logistik tersedia sebelum bencana terjadi,” tuturnya.
Dini menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam menghadapi musim hujan.
Untuk itu, Dini berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar potensi bencana dapat diantisipasi dan dampaknya terhadap masyarakat diminimalkan.
“Bagi saya, ukuran keberhasilan penanggulangan bencana adalah ketika risiko dapat ditekan dan semakin banyak masyarakat yang terlindungi. Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Kita memiliki waktu untuk bersiap, maka jangan sia-siakan waktu itu,” pungkasnya.
Editor: Azis Arriadh