Laporan: Dhanis
Anggota Bawaslu RI Puadi saat membuka kegiatan Bawaslu Campus Connect bertajuk “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” di Universitas Batanghari, Jambi, Rabu (18/11/2026). Foto: Todaynews/Dhanis TODAYNEWS.ID – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Puadi mengajak perguruan tinggi mengambil peran lebih besar dalam memperkuat pengawasan pemilu di era digital.
Puadi menegaskan, kampus tidak boleh hanya menjadi konsumen informasi yang disampaikan Bawaslu. Sebaliknya, kalangan akademisi dan mahasiswa diharapkan mampu menjadi produsen informasi sekaligus mitra dalam membangun ekosistem demokrasi yang transparan.
Hal itu disampaikan Puadi saat membuka kegiatan Bawaslu Campus Connect bertajuk “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” di Universitas Batanghari, Jambi, Rabu (18/11/2026).
“Bagi kami hubungan antara Bawaslu dan perguruan tinggi ini bukan sekadar satu kerja sama, tetapi merupakan bagian dari gagasan untuk membangun ekosistem,” kata Puadi.
Menurutnya, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan demokrasi. Kondisi tersebut menuntut Bawaslu untuk beradaptasi, termasuk memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi.
“Pada kesempatan kali ini, kita sedang menyaksikan satu perubahan yang besar dalam struktur kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Puadi mengatakan, keterlibatan kampus diperlukan agar pengawasan pemilu tidak hanya berjalan satu arah. Bawaslu ingin menjadikan sivitas akademika sebagai pihak yang turut menghasilkan pengetahuan dan informasi untuk memperkuat kualitas demokrasi.
“Kami di Bawaslu tidak hanya melakukan sosialisasi untuk menyampaikan informasi kepada kampus, tetapi juga menginginkan kampus dan sivitas akademika bukan hanya sebagai konsumen informasi, melainkan juga sebagai produsen informasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data dan informasi Bawaslu RI itu menilai, pemanfaatan teknologi harus berdampak langsung terhadap efektivitas kerja pengawasan pemilu.
Menurutnya, teknologi dapat membantu Bawaslu memahami potensi risiko, melakukan pencegahan, mengawasi tahapan pemilu, hingga menangani pelanggaran dan sengketa proses pemilu.
“Teknologi itu harus mengubah cara bagaimana Bawaslu memahami risiko, melakukan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, termasuk juga kaitannya dengan sengketa proses pemilu,” tuturnya.
Atas dasar itu, Puadi menyebut Bawaslu perlu melakukan transformasi kelembagaan melalui penguatan sistem digital. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga yang terpercaya.
“Untuk itu, dalam konteks ini, Bawaslu harus melakukan transformasi kelembagaan. Transformasi digital ini juga mengejawantahkan dan mengimplementasikan bahwa Bawaslu punya visi sebagai lembaga terpercaya,” katanya.
Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi dan data perlu diarahkan untuk membuat pengawasan pemilu lebih efektif, termasuk membantu Bawaslu mengidentifikasi berbagai potensi persoalan sejak dini.
“Yang lebih penting, mari kita melihat sebagai bagian dari sebuah pertanyaan yang lebih besar berkaitan dengan bagaimana teknologi dapat mengubah pengawasan pemilu menjadi lebih efektif. Bagaimana data itu membantu Bawaslu mengidentifikasi,” pungkas Puadi.
Editor: Azis Arriadh