Laporan: Dhanis
Foto ilustrasi. Sumber gambar : freepik/tirachardz TODAYNEWS.ID – Persaingan politik tidak seharusnya menyeret anggota keluarga, terutama anak-anak, menjadi sasaran perundungan di media sosial. Kritik terhadap seorang tokoh politik semestinya tidak dilampiaskan kepada anak yang tidak terlibat dalam persoalan tersebut.
Hal itu disampaikan konselor psikologis Aisyah Chandra Asri menanggapi kasus perundungan atau cyberbullyingyang dialami putri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut Aisyah, tindakan melampiaskan kemarahan atau perbedaan pandangan politik kepada pihak yang bukan menjadi sasaran sebenarnya merupakan perilaku yang tidak etis. Apalagi, jika pihak yang menjadi sasaran adalah anak-anak.
Dalam perspektif psikologi, perilaku tersebut dikenal sebagai displacement, yakni mekanisme pertahanan diri ketika seseorang mengalihkan emosi atau kemarahan dari sasaran sebenarnya kepada pihak lain yang dianggap lebih mudah dijangkau.
“Ini biasanya terjadi sebagai mekanisme pertahanan diri,” kata Aisyah saat dihubungi wartawan, pada Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, pengalihan emosi dapat terjadi ketika seseorang merasa kesulitan melampiaskan kemarahan kepada pihak yang menjadi sumber persoalan. Akibatnya, kemarahan justru diarahkan kepada orang lain yang dianggap lebih aman atau tidak memiliki kemampuan untuk melawan.
Dalam konteks persaingan politik, kondisi tersebut menjadi persoalan serius ketika anak dijadikan sasaran serangan akibat posisi atau persoalan yang melibatkan orang tuanya.
Aisyah menegaskan, perundungan melalui media sosial bukan sekadar komentar negatif, melainkan dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikologis.
“Kekerasan psikologis adalah pola perilaku yang secara sengaja, berulang dengan maksud merusak harga diri, rasa aman, martabat, dan kesejahteraan emosional seseorang,” jelasnya.
Dampak Cyberbullying terhadap Anak
Aisyah mengingatkan, dampak perundungan di ruang digital terhadap anak tidak bisa dianggap sepele. Terlebih, putri Dasco yang menjadi sasaran perundungan saat ini berusia 17 tahun atau berada dalam fase remaja.
Pada usia tersebut, anak telah memiliki kemampuan kognitif dan kesadaran sosial yang lebih berkembang. Namun, kemampuan mengelola emosi masih terus mengalami perkembangan seiring proses pematangan neurologis.
Karena itu, perundungan yang terjadi secara berulang berpotensi mengganggu pembentukan identitas diri dan menurunkan kepercayaan diri anak.
Korban juga dapat menjadi lebih sensitif terhadap penolakan sosial, mengalami rasa malu, tekanan emosional, hingga perasaan putus asa.
Selain dampak psikologis, perundungan berkepanjangan juga dapat memicu kecemasan, kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking, serta keluhan fisik seperti gangguan tidur dan pencernaan.
“Sehingga bila ini berlangsung lama bisa mengganggu identitas diri hingga menurunkan kepercayaan diri,” ujarnya.
Putri Dasco Pertanyakan Alasan Ikut Diseret dalam Persoalan Politik
Sebelumnya, kasus perundungan terhadap putri Dasco mencuat setelah Dasco mengungkapkan persoalan tersebut dalam peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Dasco menyampaikan bahwa putrinya yang berusia 17 tahun menjadi sasaran perundungan di media sosial di tengah dinamika persaingan politik.
Dasco mengaku kesulitan menjawab pertanyaan anaknya yang mempertanyakan alasan dirinya ikut diseret dalam persoalan politik yang melibatkan sang ayah.
“Pa, apa salah saya?” demikian pertanyaan yang disampaikan putrinya kepada Dasco.
Dasco juga mengungkapkan bahwa putrinya memperlihatkan sejumlah unggahan di media sosial yang menampilkan gambar dirinya disertai kata-kata bernada merendahkan.
Menurut Dasco, dinamika politik menjadi tidak sehat ketika serangan dan pembentukan opini negatif mulai menyasar anggota keluarga, terutama anak-anak.
Ia mengaku telah meminta izin kepada putrinya sebelum mempertimbangkan langkah hukum. Dasco juga tengah berkomunikasi dengan penasihat hukum untuk menentukan langkah yang tepat dalam menyikapi perundungan tersebut.
Kasus ini kembali menyoroti batas antara kebebasan menyampaikan kritik dan tindakan perundungan di ruang digital. Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi tidak seharusnya menjadikan anak dan anggota keluarga sebagai sasaran serangan.
Dengan demikian, perbedaan pandangan politik semestinya tetap disampaikan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan psikologis di dunia digital.
Editor: Azis Arriadh
