Gaya Blak-blakan Purbaya Dinilai Jadi Penyebab Dirinya Terkena Reshuffle

TODAYNEWS.ID – Gaya komunikasi eks Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang blak-blakan dinilai menjadi salah satu penyebab dirinya terkena reshuffle dalam kabinet merah putih (KMP).

Pengamat politik dari Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai meski gaya komunikasi dan sikap Purbaya berhasil mendongkrak popularitas dan menarik secara politik. Namun hal tersebut berpotensi memicu ketidakpastian di pasar dan ketidaknyamanan di kalangan elite politik.

Baca Juga

2 hari  lalu

DPR Desak Penembakan 3 Pegawai Pertanian di Papua Diusut hingga Pemasok Senjata

79 Dhanis Iswara

Menurutnya, gaya komunikasi Purbaya saat masih menjabat Menkeu membuat setiap pernyataan memiliki konsekuensi yang lebih besar.

“Purbaya punya gaya komunikasi yang menarik secara politik. Dia berani bicara apa adanya dan tidak terlalu birokratis, sehingga mudah mendapat perhatian publik. Tetapi sebagai Menteri Keuangan, setiap pernyataan memiliki konsekuensi yang lebih besar,” ujar Arifki kepada TODAYNEWS, pada Rabu (16/9/2026)

Pasalnya kata Arifki, pernyataan Menteri Keuangan dapat dibaca pasar sebagai sinyal kebijakan. Di sisi lain, pernyataan yang sama bisa dimaknai sebagai sikap politik oleh elite.

Baca Juga

1 hari  lalu

Dinilai Paham Fiskal, DPR Harap Menkeu Suahasil Tak Cuma Fokus Angka, Tapi Kualitas Belanja

88 Dhanis Iswara

Arifki pun mencontohkan perdebatan Purbaya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait obligasi daerah. Secara substansi, kata dia, polemik tersebut berada dalam ranah kebijakan fiskal.

Namun, karena Pramono merupakan salah satu figur penting PDIP, perdebatan tersebut juga dapat memiliki dimensi politik.

“Secara tidak langsung, perdebatan dengan Pramono bisa terbaca sebagai gesekan dengan PDIP. Jadi, isu yang awalnya teknokratis bisa berkembang menjadi isu politik,” katanya.

Hal serupa, menurut Arifki, terlihat saat Purbaya menyampaikan pandangan mengenai persoalan utang proyek Whoosh. Isu tersebut dinilai sensitif karena proyek kereta cepat itu lekat dengan pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo.

“Ketika seorang Menkeu berbicara soal beban pembiayaan Whoosh, publik tidak hanya melihat angka dan utang. Ada legacy pemerintahan sebelumnya yang ikut tersentuh,” ujarnya.

“Karena itu, pernyataan tersebut secara tidak langsung bisa dibaca sebagai evaluasi terhadap kebijakan Jokowi,” sambungnya.

Arifki juga menyoroti polemik pembagian dividen Danantara dengan Kementerian Keuangan. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar. Namun, persoalan menjadi sensitif ketika perbedaan tersebut muncul secara terbuka ke publik.

“Publik akhirnya bisa menangkap kesan adanya perbedaan kepentingan atau tarik-menarik kewenangan di dalam pemerintahan. Padahal, pemerintah membutuhkan satu pesan yang solid, terutama dalam isu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara,” katanya.

Menurut Arifki, tiga persoalan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa Purbaya keliru secara substansi. Namun, dia melihat adanya pola komunikasi yang terbuka dan berani masuk ke sejumlah isu sensitif.

“Kalau tiga kasus ini ditarik dalam satu garis, bukan berarti Purbaya salah secara substansi. Tetapi terlihat pola komunikasi yang sangat terbuka dan berani masuk ke wilayah sensitif,” jelasnya.

“Ketika yang disentuh adalah PDIP, legacy Jokowi, dan dinamika internal pemerintahan, akumulasi persepsinya bisa menjadi persoalan politik,” lanjut Arifki.

Dia menilai kondisi tersebut menjadi paradoks bagi gaya komunikasi Purbaya. Di satu sisi, keterusterangan dapat meningkatkan popularitas karena publik merasa memperoleh informasi secara langsung. Di sisi lain, posisi Menteri Keuangan menuntut koordinasi komunikasi yang lebih hati-hati.

“Popularitas publik dan stabilitas pemerintahan itu tidak selalu berjalan beriringan. Menteri Keuangan harus menjaga kepercayaan pasar sekaligus menjaga koordinasi politik di dalam pemerintahan,” katanya.

Karena itu, Arifki menilai jika gaya komunikasi menjadi salah satu pertimbangan dalam pergantian Purbaya, hal tersebut lebih tepat dilihat sebagai akumulasi persoalan, bukan akibat satu kontroversi tertentu.

“Terlalu sederhana kalau mengatakan Purbaya diganti hanya karena satu pernyataan. Tetapi kalau gaya komunikasi tersebut berulang kali menimbulkan pertanyaan di pasar dan ketidaknyamanan di kalangan elite, tentu biaya politiknya semakin besar,” ujarnya.

Arifki menegaskan persoalannya bukan sekadar seberapa banyak Purbaya berbicara. Menurutnya, posisi Menteri Keuangan membuat setiap pernyataan dapat menimbulkan efek berantai.

“Blak-blakan bisa menjadi modal popularitas, tetapi belum tentu menjadi modal stabilitas. Untuk seorang Menteri Keuangan, kemampuan mengelola komunikasi sama pentingnya dengan kemampuan mengelola kebijakan,” pungkasnya.