Dukung Komitmen Presiden Prabowo, Pengamat Dorong Sinergitas Lembaga Penegak Hukum

TODAYNEWS.ID – Pengamat Kebijakan Publik dari The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, menekankan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi harus ditopang oleh sinergitas yang solid di antara seluruh aparatur penegak hukum (APH).

Menurutnya, tanpa kerja sama yang erat antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agenda pemberantasan korupsi akan berjalan lambat dan tidak optimal.

Baca Juga

5 hari  lalu

DPR Minta Pemerintah Pikirkan Matang-matang soal Rencana Mantan Napi Masuk Komcad

184 Dhanis Iswara

Arfianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan. Diperlukan tata kelola penegakan hukum yang terkoordinasi, profesional, dan konsisten.

Hal ini mengingat korupsi merupakan kejahatan kompleks yang melibatkan aliran dana ilegal, manipulasi administratif, penyalahgunaan wewenang, hingga jejaring kekuasaan yang saling terhubung.

“Komitmen presiden harus diterjemahkan menjadi kerja kelembagaan yang konkret. Aparat penegak hukum tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinergitas antarlembaga adalah syarat utama agar pemberantasan korupsi lebih cepat, efektif, dan memberikan efek jera,” ujar Arfianto pada Rabu (15/7/2026).

Baca Juga

6 hari  lalu

DPR Dorong Kepulauan Meranti Masuk RUU Daerah Kepulauan

96 Azis Arriadh

Ia menjelaskan bahwa sinergitas aparatur penegak hukum penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, mempercepat pertukaran informasi, memperkuat pembuktian perkara, serta memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

Dalam banyak kasus, lanjut Arfianto, lemahnya koordinasi sering kali menjadi hambatan utama yang membuat proses penegakan hukum tidak maksimal.

Oleh karena itu, ia mendorong langkah-langkah nyata untuk membangun sinergitas, seperti penyamaan prosedur kerja, pembentukan tim gabungan untuk kasus-kasus strategis, integrasi sistem pertukaran data yang aman, serta penguatan kapasitas antarlembaga.

Dengan langkah ini, penegakan hukum diharapkan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan sistematis dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, menurutnya, keberhasilan dalam pemberantasan korupsi akan menjadi indikator utama kredibilitas pemerintahan.

Pasalnya, publik menaruh harapan besar agar komitmen Presiden Prabowo tidak sekadar berhenti pada pernyataan politik, tetapi diwujudkan dalam langkah nyata yang menunjukkan keberanian negara dalam melawan korupsi secara konsisten.

“Jika sinergitas ini dibangun dengan serius, maka pemberantasan korupsi tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara dan pemerintahan,” tambahnya.

Untuk itu, Arfianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kepemimpinan yang tegas, koordinasi yang efektif, serta integritas seluruh aparatur penegak hukum. Dalam konteks itu, sinergitas antarlembaga bukan pilihan, melainkan keharusan.