DPR Minta Pengelolaan Sawit Agrinas Tak Picu Konflik Baru

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion, meminta pemerintah memastikan pengelolaan kebun kelapa sawit hasil penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) oleh PT Agrinas Palma Nusantara tidak memicu konflik baru di masyarakat.

Mafirion menyoroti konflik yang masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk Riau. Menurutnya, persoalan tersebut antara lain dipicu pengabaian hak warga dan masyarakat adat oleh perusahaan mitra yang ditunjuk Agrinas.

Baca Juga

1 jam  lalu

Karhutla Makin Mengkhawatirkan, DPR Usul Bentuk Badan Nasional Pengendali

31 Dhanis Iswara

Dia menilai pengambilalihan aset perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan oleh negara merupakan langkah tepat. Namun, penguasaan aset tersebut tidak serta-merta membuat aktivitas budidaya sawit di atas lahan tersebut menjadi legal.

“Kita harus membedakan antara penguasaan kembali aset oleh negara dengan legalitas penggunaan kawasan hutan. Kalau sebelumnya dianggap melanggar hukum, jangan sampai setelah diserahkan kepada BUMN kemudian dianggap otomatis menjadi legal,” ujar Mafirion di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Politisi PKB itu meminta pemerintah melakukan audit dan verifikasi hukum secara menyeluruh. Verifikasi tersebut mencakup status kawasan, riwayat perizinan, hingga pihak-pihak yang selama ini mengusahakan lahan.

Baca Juga

5 hari  lalu

DPR Rapat Dengan Buruh dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan

100 Azis Arriadh

Menurut Mafirion, langkah tersebut penting agar tidak terjadi paradoks dalam penegakan hukum, yakni aktivitas yang sebelumnya dinilai melanggar hukum justru berjalan kembali setelah pengelolaannya dialihkan kepada BUMN.

Mafirion juga meminta pemerintah membedakan penanganan kebun milik korporasi besar dengan kebun rakyat yang telah lama menjadi sumber penghidupan masyarakat.

“Untuk kebun masyarakat harus ada pendekatan yang berbeda. Lakukan pendataan, verifikasi dan cari mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan hukum. Jangan sampai penertiban kawasan justru menciptakan kemiskinan baru,” tegasnya.

Legislator asal Riau itu mendorong penugasan kepada Agrinas tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas sawit dan pendapatan negara.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola agraria secara transparan dan berkeadilan.

Dia juga menekankan pentingnya pemulihan fungsi lingkungan secara berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan yang telah ditertibkan pemerintah.