x

DPR Minta Pengelolaan Sawit Agrinas Tak Picu Konflik Baru

waktu baca 2 menit
Selasa, 18 Agu 2026 12:12 275

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion, meminta pemerintah memastikan pengelolaan kebun kelapa sawit hasil penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) oleh PT Agrinas Palma Nusantara tidak memicu konflik baru di masyarakat.

Mafirion menyoroti konflik yang masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk Riau. Menurutnya, persoalan tersebut antara lain dipicu pengabaian hak warga dan masyarakat adat oleh perusahaan mitra yang ditunjuk Agrinas.

Dia menilai pengambilalihan aset perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan oleh negara merupakan langkah tepat. Namun, penguasaan aset tersebut tidak serta-merta membuat aktivitas budidaya sawit di atas lahan tersebut menjadi legal.

“Kita harus membedakan antara penguasaan kembali aset oleh negara dengan legalitas penggunaan kawasan hutan. Kalau sebelumnya dianggap melanggar hukum, jangan sampai setelah diserahkan kepada BUMN kemudian dianggap otomatis menjadi legal,” ujar Mafirion di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Politisi PKB itu meminta pemerintah melakukan audit dan verifikasi hukum secara menyeluruh. Verifikasi tersebut mencakup status kawasan, riwayat perizinan, hingga pihak-pihak yang selama ini mengusahakan lahan.

Menurut Mafirion, langkah tersebut penting agar tidak terjadi paradoks dalam penegakan hukum, yakni aktivitas yang sebelumnya dinilai melanggar hukum justru berjalan kembali setelah pengelolaannya dialihkan kepada BUMN.

Mafirion juga meminta pemerintah membedakan penanganan kebun milik korporasi besar dengan kebun rakyat yang telah lama menjadi sumber penghidupan masyarakat.

“Untuk kebun masyarakat harus ada pendekatan yang berbeda. Lakukan pendataan, verifikasi dan cari mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan hukum. Jangan sampai penertiban kawasan justru menciptakan kemiskinan baru,” tegasnya.

Legislator asal Riau itu mendorong penugasan kepada Agrinas tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas sawit dan pendapatan negara.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola agraria secara transparan dan berkeadilan.

Dia juga menekankan pentingnya pemulihan fungsi lingkungan secara berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan yang telah ditertibkan pemerintah.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
2 weeks ago
2 weeks ago
2 weeks ago
2 weeks ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA