DPR Kritik Pemblokiran Anggaran Program Kesehatan Primer

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat, mengkritik kebijakan pemblokiran anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dinilai berisiko mengganggu pelayanan kesehatan primer dan keberlangsungan program prioritas nasional.

Ru’yat pun mempertanyakan kebijakan pemblokiran anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemekeu) justru kepada menyasar program-program kesehatan primer.

Baca Juga

5 hari  lalu

BBM Langka di Sumut, Komisi XII DPR Dorong Pertamina Segera Lakukan Normalisasi

104 Dhanis Iswara

Ia juga menyoroti anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas yang mengalami pemblokiran cukup besar sehingga dikhawatirkan mengancam layanan dasar seperti puskesmas, posyandu, cek kesehatan gratis, imunisasi, penanganan gizi dan stunting, serta upaya promotif dan preventif.

“Jangan sampai efisiensi anggaran justru menghambat program-program yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Ru’yat mengutip Kamis (23/7/2026).

Ia juga mempertanyakan soal sejauh mana negosiasi yang telah dilakukan Kemenkes dengan Kementerian Keuangan sebelum pemblokiran ditetapkan, mengingat dampaknya juga meluas ke penanggulangan tuberkulosis (TB), pengadaan bahan medis habis pakai, hingga pemeriksaan HPV DNA.

Baca Juga

5 hari  lalu

Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, Komisi I: TNI Harus Lakukan Investigasi Menyeluruh

109 Dhanis Iswara

“Saya ingin mengetahui sejauh mana proses pembahasan dan negosiasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Keuangan sebelum kebijakan pemblokiran anggaran tersebut diputuskan,” katanya.

Menurutnya legislator Fraksi PKS itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi agar tidak mengurangi kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.