DPR Desak Pemerintah Perkuat Rantai Pasok dan Legalitas UMKM

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Nila Yani Hardiyanti, menegaskan pentingnya penguatan rantai pasok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) demi menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Menurut Nila, UMKM merupakan penopang utama perekonomian Indonesia yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama dalam aspek keberlanjutan usaha.

Baca Juga

1 minggu  lalu

JMIB Sebut Nanik S. Deyang Tidak Layak Menjabat Kepala BGN

95 Dhanis Iswara

“UMKM ini salah satu nyawanya ekonomi Indonesia. Tentu tidak mudah menghadapi kondisi hari ini, di mana kita dihadapkan dengan kondisi global yang terus berdinamika dan nilai tukar dolar yang tidak menentu,” kata Nila kepada wartawan, pada Kamis (11/6/2026,.

Menurut Nila, salah satu rekomendasi yang terus didorong Komisi VII DPR kepada Kementerian UMKM adalah memperkuat rantai pasok UMKM agar pelaku usaha tidak hanya mendapatkan pelatihan dan pendampingan, tetapi juga memiliki akses pasar yang lebih luas.

Ia menjelaskan, keberpihakan anggaran dari Kementerian UMKM perlu diarahkan untuk mendukung terciptanya rantai pasok yang menghubungkan UMKM dengan sektor industri, pemerintah, maupun berbagai pihak lainnya.

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Pastikan Awasi Ketat Penggunaan Anggaran BGN

72 Dhanis Iswara

“Teman-teman UMKM tidak hanya ingin dipersiapkan dengan pelatihan dan pembinaan, tetapi juga menunggu bagaimana pemerintah dapat memberikan perhatian dan memfasilitasi mereka agar terhubung ke dalam rantai pasok industri dan pemerintah,” katanya.

Nila menilai langkah tersebut penting untuk menciptakan UMKM yang mandiri, berkelanjutan, serta mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu juga menekankan bahwa pembangunan ekosistem UMKM tidak cukup hanya pada tahap penciptaan program dan pendampingan.

Pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan usaha para pelaku UMKM, terutama di tingkat akar rumput yang menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

“Bukan hanya bagaimana menciptakan ekosistem saja, tetapi bagaimana keberlanjutan UMKM ini bisa benar-benar mandiri dan berjalan secara berkelanjutan agar ekonomi kita tidak terus merosot,” ujar Nila.

Ia menambahkan, aspirasi terkait UMKM menjadi salah satu isu yang paling banyak disampaikan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) karena sektor ini menyentuh langsung lapisan masyarakat bawah.

Lebih lanjut, Nila mengapresiasi komitmen Kementerian UMKM yang dinilai terus berupaya meningkatkan dan memperbaiki ekosistem UMKM di Indonesia.

Selain itu, kerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) juga dianggap memiliki peran penting dalam mendukung daya saing UMKM.

Menurutnya, berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat akan terus dikaitkan dengan program-program yang dijalankan Kementerian UMKM maupun BSN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Nila juga menyoroti pentingnya pemenuhan legalitas usaha bagi UMKM di daerah. Legalitas dinilai menjadi langkah awal yang harus dipenuhi agar pelaku usaha dapat berkembang dan memperoleh berbagai fasilitas pendukung.

“Yang pertama adalah legalitas usaha. Kemudian yang kedua bagaimana mereka bisa mendapatkan akses pembiayaan yang terbuka,” katanya.

Setelah legalitas dan akses pembiayaan terpenuhi, lanjut Nila, pemerintah melalui Kementerian UMKM perlu terus memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar UMKM di daerah mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.

“Dengan adanya legalitas usaha, akses pembiayaan yang terbuka, serta pelatihan yang berkelanjutan, UMKM di daerah diharapkan dapat berkembang, mandiri, dan semakin kuat menghadapi tantangan ekonomi,” tutupnya.