BPJS Kesehatan Defisit Rp2 Triliun per Bulan, DPR Desak Pemerintah Lakukan Reformasi Sistemik

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang kembali mengalami tekanan besar. Saat ini, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut dilaporkan mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulannya.

Menurut Netty, ketimpangan ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan sistemik demi menjaga keberlanjutan program.

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Pastikan Awasi Ketat Penggunaan Anggaran BGN

72 Dhanis Iswara

“JKN adalah program strategis yang menjadi tumpuan jutaan rakyat Indonesia. Karena itu, munculnya defisit bulanan sebesar Rp2 triliun tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin yang cukup diselesaikan dengan suntikan dana jangka pendek,” ujar Netty dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan paparan BPJS Kesehatan kepada Komisi IX DPR RI, pembayaran klaim saat ini mencapai Rp16 hingga Rp16,5 triliun per bulan, sementara penerimaan iuran hanya sekitar Rp14 triliun.

Menurut legislator Fraksi PKS itu, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Baca Juga

6 hari  lalu

Banyak Perlintasan KA Tanpa Palang di Sumut, Ijeck Desak Kemenhub Ambil Tindakan

83 Dhanis Iswara

“Jika pengeluaran secara konsisten lebih besar daripada pendapatan, maka pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa akar masalahnya. Apakah karena meningkatnya beban penyakit, kepatuhan iuran yang belum optimal, ketidaktepatan perhitungan aktuaria, atau persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki,” katanya.

Netty menyambut baik rencana dukungan dana sebesar Rp20 triliun dari pemerintah. Namun ia mengingatkan bahwa bantuan tersebut tidak boleh membuat pemerintah menunda reformasi yang lebih mendasar.

“Tambahan anggaran tentu membantu menjaga likuiditas dalam jangka pendek. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan solusi darurat. Yang dibutuhkan adalah langkah korektif yang mampu memperkuat fondasi pembiayaan JKN dalam jangka panjang,” tegasnya.

Untuk itu, Netty meminta pemerintah memastikan tekanan keuangan BPJS tidak berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat.

“Jangan sampai fasilitas kesehatan mengalami keterlambatan pembayaran klaim, kemudian berimbas pada pelayanan pasien. Apalagi masyarakat saat ini semakin bergantung pada JKN untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan mereka,” ujarnya.

Netty menilai momentum ini harus digunakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan sistem JKN, termasuk efektivitas pengelolaan dana, kepatuhan pembayaran iuran, validitas data peserta, hingga penguatan upaya promotif dan preventif untuk menekan beban penyakit yang dapat dicegah.