Anggaran Irigasi Anjlok 61 Persen, DPR: Bagaimana Bisa Swasembada Pangan?

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Erna Sari Dewi, menyoroti penurunan signifikan pada pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun anggaran mendatang.

Pemangkasan ini dinilai berpotensi kuat menghambat berbagai program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya sektor irigasi dan penyediaan air bersih.

Baca Juga

6 hari  lalu

HET MinyaKita Bakal Naik, DPR Ingatkan Pemerintah Perketat Pengawasan Agar Tak Ditimbun

88 Dhanis Iswara

Erna mengungkapkan, total kebutuhan anggaran Kementerian PU sebenarnya mencapai Rp219,81 triliun. Namun, pagu indikatif yang dialokasikan saat ini hanya sebesar Rp98,47 triliun, atau sekitar 44,8 persen dari total kebutuhan yang diajukan.

“Perhatian saya sangat mendalam terkait penurunan yang ekstrem terhadap fiskal di Kementerian PU. Kebutuhan anggarannya Rp219,81 triliun, tetapi pagu indikatifnya hanya Rp98,47 triliun. Disparitasnya sangat besar,” kata Erna kepada Wartawan, usai rapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, keterbatasan anggaran tersebut berisiko membuat sejumlah program pembangunan tidak dapat terlaksana secara optimal, mulai dari infrastruktur berbasis masyarakat, pembangunan irigasi, hingga pembangunan jembatan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Usai Euforia Piala Dunia 2026, Komisi VII DPR Usul TVRI Gandeng Liga Indonesia

54 Dhanis Iswara

Erna menilai struktur anggaran yang ada saat ini belum sepenuhnya selaras dengan program pembangunan nasional yang tengah menjadi fokus pemerintah.

Ia mencontohkan anggaran sektor sumber daya air (SDA), khususnya irigasi, yang mengalami penurunan hingga 61 persen. Kondisi itu dinilai bertolak belakang dengan target pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Bagaimana kita bisa menggaungkan swasembada pangan jika anggaran irigasi berkurang sampai 61 persen? Jika irigasi tidak dibangun, bagaimana petani dapat meningkatkan hasil panennya?” ujarnya.

Selain itu, Erna juga menyoroti penurunan anggaran sektor Cipta Karya yang mencapai 66 persen. Menurutnya, pengurangan tersebut dapat berdampak pada program penyediaan air bersih dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

“Pemerintah terus berbicara soal penanganan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat. Namun, jika program air bersih berkurang secara signifikan, bagaimana target-target tersebut bisa tercapai?” katanya.

Menghadapi kondisi fiskal yang terbatas, Erna meminta Kementerian PU melakukan penyusunan ulang rencana kerja dan anggaran secara lebih cermat dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia menegaskan, program-program yang mendukung prioritas pembangunan nasional seperti irigasi dan penyediaan air bersih harus menjadi fokus utama.

Sebagai gambaran, Erna menyebut target pembangunan irigasi yang semula mencakup sekitar 12 ribu hektare lahan kini hanya mampu mengakomodasi sekitar 411 hektare akibat keterbatasan anggaran.

Sementara itu, kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sebelumnya ditargetkan mencapai 3.300 liter per detik kini hanya mampu mencapai sekitar 300 liter per detik.

“Bagaimana kita mau berbicara soal pelayanan kesehatan dan penurunan stunting jika kebutuhan air bersih masyarakat tidak terpenuhi?” ujarnya.

Erna mengatakan Komisi V DPR akan membahas lebih lanjut Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Kementerian PU bersama para direktur jenderal pada pekan depan. Dalam pembahasan tersebut nantinya, DPR akan memilah program-program yang dianggap paling strategis dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat serta daerah.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif untuk proyek-proyek berskala besar, seperti jalan tol, melalui investasi swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN), sehingga anggaran negara dapat lebih difokuskan pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Kita harus memilih program yang benar-benar strategis dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jangan sampai program yang langsung menyentuh masyarakat justru terabaikan,” tutupnya.