Gibran Tetap Berhak Dapat Rumah dan Tunjangan Usai Mundur sebagai Wapres

TODAYNEWS.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap berhak mendapatkan fasilitas rumah dari negara apabila mengundurkan diri dan pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat. Hak tersebut mengacu pada ketentuan mengenai fasilitas bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pemberian rumah bagi mantan kepala negara dan wakil kepala negara diatur dalam sejumlah regulasi. Ketentuan tersebut antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.

Baca Juga

5 hari  lalu

Harga Sembako Naik, DPR Ingatkan Daya Beli Masyarakat Tertekan

42 Dhanis

Dalam aturan tersebut, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh sebuah rumah kediaman dari negara. Fasilitas itu diberikan satu kali kepada masing-masing mantan Presiden atau Wakil Presiden.

Hak tersebut juga berlaku bagi janda atau duda apabila Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia saat masih menjabat.

Ketentuan mengenai fasilitas rumah itu tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978. Pasal tersebut mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.

Baca Juga

6 hari  lalu

Irma Suryani Kritik PPN Pembalut: Jangan Bebani Perempuan

39 Dhanis

“Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, masing-masing: a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya; b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya,” demikian bunyi Pasal 8.

Dengan ketentuan tersebut, Gibran berpotensi memperoleh fasilitas rumah dari negara apabila pengunduran dirinya diproses dan pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat. Namun, pemenuhan hak tersebut tetap bergantung pada status pemberhentian secara resmi.

Selain fasilitas rumah, mantan Wakil Presiden juga berhak menerima uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok. Ketentuan pembayaran pensiun dan tunjangan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.

“Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentian dengan hormat,” demikian bunyi Pasal 9.

Adapun rumah yang diberikan kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden memiliki sejumlah ketentuan. Salah satunya, luas tanah untuk rumah kediaman tersebut dibatasi maksimal 1.500 meter persegi.

Apabila rumah berada di luar wilayah DKI Jakarta, nilai tanahnya harus setara dengan batas nilai yang ditentukan untuk wilayah Jakarta.