DPR Minta Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Dijerat Pasal Makar

TODAYNEWS.ID – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Komisi III DPR bahkan meminta para tersangka dalam perkara tersebut dijerat dengan pasal makar.

Baca Juga

6 hari  lalu

DKPP Perkuat Pengawasan Etik Pemilu di Daerah, 228 Anggota TPD Resmi Dilantik

28 Dhanis

Hal itu disampaikan Habiburokhman usai membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terkait pembahasan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan dan atau ilegal akses dan atau penghilangan data elektronik dan meminta penanganan ini dilakukan secara profesional,” kata Habiburokhman di ruang rapat Komisi III DPR RI.

Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi III DPR RI juga menilai tindak pidana yang diduga dilakukan para tersangka berkaitan dengan ancaman terhadap negara.

Baca Juga

6 hari  lalu

OJK Sanksi Supra Sekuritas, Pengamat Minta Pandu Sjahrir Mundur dari Danantara

31 Dhanis

Karena itu, Komisi III meminta Polri mempertimbangkan penerapan pasal makar dalam proses hukum terhadap para tersangka.

“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau ilegal akses atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindak pidana makar,” ujarnya.

Habiburokhman menegaskan, pengusutan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Polri diminta menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan penyadapan maupun akses ilegal terhadap data elektronik.

“Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain,” demikian Habiburokhman membacakan kesimpulan rapat.