Kapolri Minta Tambahan Waktu untuk Tuntaskan Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, Empat Eks Pejabat Polri Terseret

TODAYNEWS.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, meminta masyarakat memberikan waktu kepada Polri untuk menuntaskan kasus dugaan penyadapan ilegal atau illegal tapping yang menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi Polri.

Suyudi menegaskan, Polri akan bekerja secara optimal untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut. Terlebih, kasus ini disebut telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat hingga pimpinan negara.

Baca Juga

5 hari  lalu

Komisi III Desak Pembentukan Pansus Penyadapan

33 Akbar Budi

Hal itu disampaikan Suyudi usai menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI terkait pembahasan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Pada prinsipnya para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyelidik Bareskrim Polri dalam mengungkap kasus ilegal akses, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” kata Suyudi kepada wartawan.

Dia mengatakan, dukungan dari Komisi III DPR menjadi dorongan bagi Polri untuk mengusut perkara tersebut hingga tuntas.

Baca Juga

6 hari  lalu

Irma Suryani Kritik PPN Pembalut: Jangan Bebani Perempuan

39 Dhanis

Menurutnya, dugaan penyadapan ilegal itu menjadi perhatian serius karena menyangkut sejumlah pihak, termasuk Presiden dan tokoh politik maupun tokoh masyarakat.

“Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Tentunya ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” ujarnya.

Suyudi pun meminta publik memberikan kesempatan kepada penyidik Bareskrim Polri untuk menyelesaikan proses penanganan perkara tersebut.

“Untuk itu, berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” imbuhnya.

Dalam perkara ini, sejumlah mantan pejabat tinggi Polri disebut terseret, di antaranya Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AN), eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi (SU), dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH).

Lebih lanjut, Kapolri Suyudi menyatakan akan terus mengoptimalkan penyelidikan untuk mengungkap dugaan penyadapan ilegal serta perkara lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.