Baru 18,8 Juta KK Terdaftar, Tito Minta Pemda Percepat Perlinsos Digital

TODAYNEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini diperlukan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.

Tito mengatakan digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyederhanakan birokrasi dan mengintegrasikan layanan publik melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Baca Juga

6 hari  lalu

Puncak Hari Santri 2026, Dirjen Pesantren: Munajat Santri Wujud Bakti dan Kepedulian untuk Negeri

113 Azis Arriadh

Menurutnya, sistem tersebut akan menghubungkan data kependudukan dengan berbagai layanan publik. Dengan begitu, pemerintah dapat memverifikasi kondisi masyarakat berdasarkan data yang terintegrasi.

“Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa (dikategorikan), bantuan dalam bentuk tunai, atau layak bantuan untuk non-tunai, atau layak mendapatkan dua-duanya. Atau disebutkan tidak layak, karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan,” kata Tito mengutip dari keterangannya, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah terregistrasi. Sementara itu, jumlah agen terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta orang, dengan 502 ribu di antaranya berstatus aktif.

Baca Juga

6 hari  lalu

7 Polisi Dimutasi Usai Gerebek Pesta Narkoba Anggota DPRD, IPW Duga Ada Intervensi

118 Afrizal Ilmi

Tito menilai keterlibatan agen penting untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar atau kesulitan menggunakan aplikasi secara mandiri.

Ia juga menyoroti manfaat registrasi bagi Pemda dalam memetakan warga yang membutuhkan bantuan. Data tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah, termasuk penanganan kemiskinan dan stunting.

Tito mengapresiasi Aceh dan Bali yang mencatatkan capaian registrasi tertinggi. Masing-masing mencapai 51,25 persen dan 50,73 persen.

Untuk mempercepat proses tersebut, Tito meminta setiap daerah membentuk tim atau satuan tugas (satgas) yang melibatkan dinas sosial dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil).

Lebih lanjut, Tito pun mengusulkan agar kepala dinas sosial menjadi ketua tim, dan sekretaris daerah sebagai pengawas, serta kepala daerah bertindak sebagai penanggung jawab.

“Saran saya ketuanya adalah Kepala Dinas Sosial tiap-tiap daerah, provinsi, kabupaten/kota. Didampingi yang lain yang harus masuk adalah Dinas Dukcapil,” pungkasnya.