DPR Minta Pemerintah Kaji Skema Bantuan 30 Juta Barel Minyak Gratis dari UEA

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah mengkaji secara menyeluruh rencana Uni Emirat Arab (UEA) memberikan bantuan 30 juta barel minyak mentah kepada Indonesia. Pemerintah diminta memastikan kejelasan mekanisme dan persyaratan bantuan sebelum mengambil keputusan.

Rivqy menilai, bantuan tersebut berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia. Namun, ia mengingatkan bahwa status bantuan yang disebut gratis tidak serta-merta menjamin Indonesia terbebas dari biaya maupun konsekuensi tertentu.

Baca Juga

5 hari  lalu

Prabowo Minta Izin Perusahaan Pelanggar Konsesi Dicabut, Anak Muda Disiapkan Kelola Perkebunan

85 Dhanis

“Bantuan ini patut kita sambut positif. Namun, pemerintah, khususnya SKK Migas dan kementerian terkait, harus memastikan tujuan, mekanisme, dan konsekuensinya. Jangan sampai sesuatu yang terlihat gratis justru menyimpan kewajiban atau kepentingan yang belum kita perhitungkan,” kata Rivqy di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Menurut dia, pemerintah perlu menelaah berbagai aspek sebelum merealisasikan bantuan tersebut. Hal itu mencakup legalitas, spesifikasi dan kualitas minyak mentah, mekanisme pengiriman, kemampuan kilang dalam negeri untuk mengolahnya, hingga transparansi pemanfaatan.

Rivqy menegaskan, prinsip kehati-hatian tidak berarti Indonesia harus menolak tawaran dari negara sahabat. Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan agar manfaat kerja sama dapat dipastikan dan tidak mengganggu kepentingan nasional dalam menentukan kebijakan energi.

Baca Juga

6 hari  lalu

Wamendagri Minta Kepala Daerah Libatkan Anak Muda dalam Perencanaan Pembangunan

40 Dhanis

“Yang harus kita pastikan bukan hanya minyaknya gratis, tetapi juga bagaimana minyak itu bisa masuk, diolah, dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Semuanya harus jelas sejak awal dan dikelola secara transparan,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah menghitung potensi dampak ekonomi dari bantuan tersebut, termasuk pengurangan kebutuhan impor, biaya pengadaan energi, beban subsidi, serta pengaruhnya terhadap keuangan negara.

Menurut Rivqy, perhitungan itu penting agar manfaat bantuan dapat diukur secara konkret. Pemerintah juga perlu menjelaskan besaran penghematan yang mungkin diperoleh setelah memperhitungkan biaya pengolahan dan distribusi minyak.

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu berharap potensi penghematan dari bantuan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu opsi yang menurutnya layak dikaji ialah kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) apabila bantuan tersebut benar-benar menekan biaya pengadaan.

“Kalau bantuan ini benar-benar mengurangi biaya pengadaan minyak, manfaatnya jangan hanya berhenti di neraca pemerintah atau perusahaan energi. Harus dihitung apakah ada ruang untuk menurunkan harga BBM atau setidaknya mengurangi beban subsidi sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Meski demikian, Rivqy mengingatkan bahwa penurunan harga BBM tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat jumlah minyak yang diterima. Pemerintah perlu mempertimbangkan jenis minyak mentah, biaya pengolahan dan distribusi, nilai tukar rupiah, serta struktur harga BBM yang berlaku.

Ia menilai, keputusan terkait harga BBM harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara sekaligus daya beli masyarakat. Karena itu, potensi penghematan perlu dihitung secara menyeluruh sebelum dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

Rivqy turut mendorong pemerintah membuka informasi kepada publik mengenai status, persyaratan, dan mekanisme penyaluran bantuan minyak dari UEA. Keterbukaan dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui manfaat ekonomi yang diperoleh serta kontribusinya terhadap ketahanan energi nasional.

“Intinya, kita terbuka terhadap bantuan dan kerja sama dari negara sahabat. Tetapi kepentingan Indonesia harus menjadi prioritas. Pastikan tidak ada konsekuensi yang merugikan dan jika ada penghematan, perjuangkan agar manfaatnya kembali kepada rakyat,” pungkasnya.