Pemerintah Jawab 5 Tuntutan Mahasiswa

TODAYNEWS.ID – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia (RI) merespons lima tuntutan mahasiswa yang disampaikan dalam aksi demonstrasi hari ini.

Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan mengatakan bahwa pemerintah terbuka dengan masukkan dan aspirasi yang disampaikan olrh mahasiswa maupun masyarakat.

Baca Juga

4 jam  lalu

Sambangi Hambalang, Menlu Singapura Gelar Pertemuan Tertutup dengan Prabowo

53 Dhanis

Adapun lima tuntutan yang dibawa para mahasiswa dan elemem masyarakat hari ini. Tuntutan tersebut terkait isu lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi.

Terkait isu lingkungan, Syahganda menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya hingga saat ini untuk melakukan pemadaman api di hutan dan lahan yang terbakar. Bahkan, pemerintah telah menerjunkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi.

Pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat terhadap pelaku pembakaran. Pemerintaha, kata dia, akan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terlibat dalam pembakaran.

Baca Juga

4 hari  lalu

KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Korupsi Jalan Sumut

70 Afrizal Ilmi

Komitmen itu ditunjukkan dengan ditetapkannya 14 korporasi sebagai tersangka. “Ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui langkah operasional di lapangan sekaligus penindakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab,” katanya dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).

Kemudian terkait tuntutan yang berkaitan dengan ekonomi, Syahganda menekankan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mejaga stabilitas ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan.

Keseriusan pemerintahan dalam memperbaiki ekonomi, kata Syahganda, dapat dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen secara tahunan pada Semester-I 2026.

Selain itu, realisasi investasi pada Januari-September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun yang telah menyerap 2,19 juta tenaga kerja.

“Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi perlubm diikuti peningkatan daya beli, kualitas lapangan kerja, dan pemerataan kesempatan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Terkait isu pendidikan, Syahganda menyatakan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas pendidikan dalam negeri.

Komitmen tersebut dilihat dari dukungan tambahan anggaran dari Rp757,82 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mrnjadi Rp824 triliun psda APBN 2027 mendatang.

Syahganda menyampaikan bahwa pemerintah telah merevitalisasi 55.451 sekolah pada tahun 2026/2027. Pemerintah juga menargetkan sebanyak 71.00p sekolah direvitalisasi hingga 2026.

Syahganda menyampaikan bahwa program digitalisasi pendidikan telah menjangkau 368.310 satuan pendidikan, dengan lebih dari 51 juta siswa sebagai penerima manfaat.

Lebih jauh, pada tahun 2025, pemerintah juga menyalurkan 288.865 unit perangkat digital beserta perangkat pendukungnya, termasuk laptop dan perangkat penyimpanan data. Pada 2026, sebanyak 72.258 unit perangkat digital telah disalurkan dari target 742.536 unit.

Selain itu, sebanyak 126.097 sekolah telah menerima pendampingan teknis dalam pemanfaatan perangkat tersebut.

“Pemerintah juga menyediakan akses listrik bagi 2.389 sekolah dan internet bagi 8.152 sekolah yang belum terhubung, agar pemanfaatan teknologi pembelajaran semakin merata,” jelas Syahganda.

Selanjutnya isu penegakan hukum, pemerintah memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengetatan anggaran untuk menghindari kebocoran-kebocoran.

Dia pun memaparkan capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), awal Oktober 2026, Satgas PKH telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp52 triliun secara kumulatif.  Satgas tersebut juga telah menertibkan lebih dari 6,2 juta hektar kawasan hutan.

Pada 22 Oktober 2026, Satgas PKH menertibkan dan menutup aktivitas pertambangan emas ilegal PT Kristalin Eka Lestari di Nabire, Papua Tengah, yang mencakup area seluas 275,36 hektar.

Pemerintah juga mencabut izin usaha pertambangan perusahaan tersebut yang mencakup wilayah seluas 3.500 ha.

“Langkah ini merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal sekaligus upaya melindungi kawasan hutan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam sesuai ketentuan,” katanya.

Terakhir isu terkait HAM dan Demokrasi, pemerintah sangat menjunjung tinggi perlindungan HAM seluruh masyarakat di Indonesia.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga membuka ruang diskursus dengan para pakar, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat.

“Pemerintah memandang bahwa demokrasi perlu terus dijaga melalui keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sesuai dengan konstitusi,” jelas Syahganda.