Tegaskan Pentingnya Deteksi Dini Penyakit Hewan, DPR: Data Jangan Cuma Berhenti Jadi Laporan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina, meminta pemerintah memperkuat sistem deteksi dini penyakit hewan hingga ke daerah. Menurutnya pengawasan harus dilakukan secara rutin agar penanganan tidak baru bergerak setelah wabah terjadi.

Hal itu disampaikan Nevi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Bali, baru-baru ini.

Baca Juga

3 hari  lalu

Kata Menko Muhaimin soal Pemerintah Siapkan Rp20 Triliun Jaga Layanan JKN

96 Akbar Budi

Nevi mengatakan surveilans penyakit hewan perlu diarahkan pada upaya pencegahan, karena itu pemerintah harus mampu mendeteksi potensi penyakit sejak awal sehingga langkah pengendalian bisa segera dilakukan.

“Jangan sampai sistem kita baru bergerak cepat ketika wabah sudah terjadi. Surveilans harus mampu membaca risiko lebih awal sehingga pemerintah dan peternak memiliki waktu untuk melakukan pencegahan sebelum penyakit menyebar lebih luas,” kata Nevi.

Dia menyebut Bali memiliki tantangan tersendiri karena tingginya mobilitas hewan dan komoditas antarwilayah.

Baca Juga

4 hari  lalu

KPK Ungkap Delapan Titik Rawan Korupsi Sektor Pertanahan Sebelum OTT

124 Azis Arriadh

Pengawasan juga diperlukan untuk mengantisipasi penyakit hewan menular strategis, seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) dan lumpy skin disease (LSD), serta hewan pembawa rabies (HPR).

Politisi PKS itu juga menyoroti lalu lintas ternak melalui Pelabuhan Gilimanuk dan Padangbai yang perlu mendapat pengawasan secara ketat. Menurutnya, pemeriksaan dan pemantauan harus dilakukan secara konsisten untuk mencegah penyebaran penyakit antarwilayah.

Karena itu, Nevi mendorong surveilans aktif melalui pengambilan dan pemeriksaan sampel secara berkala. Selain itu, surveilans pasif juga harus diperkuat melalui pelaporan cepat apabila ditemukan hewan yang sakit atau mati secara tidak wajar.

Nevi juga meminta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pelaporan penyakit hewan terus dikembangkan.

Dia menyebut pelaporan di Bali telah terintegrasi dengan iSIKHNAS yang memungkinkan petugas medik dan paramedik veteriner melaporkan temuan dari lapangan secara real-time.

“Data jangan berhenti menjadi laporan. Ketika ada indikasi peningkatan risiko, harus segera ada tindak lanjut, mulai dari investigasi, tracing, pengujian laboratorium, vaksinasi, hingga pengendalian lalu lintas hewan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Menurut Nevi, penguatan sistem deteksi dini tidak bisa hanya mengandalkan sektor peternakan. Dia menilai koordinasi lintas sektor melalui pendekatan One Health perlu terus diperkuat karena sejumlah penyakit hewan dapat menular kepada manusia.

Salah satunya rabies. Nevi mengatakan pengendalian penyakit zoonosis membutuhkan keterlibatan sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan secara terpadu.

Selain sistem pengawasan, Nevi menyoroti ketersediaan tenaga medik dan paramedik veteriner. Dia menyebut keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan luas wilayah kerja serta populasi ternak dan HPR menjadi salah satu tantangan dalam pemantauan penyakit.

“Teknologi dan sistem pelaporan penting, tetapi pada akhirnya kita tetap membutuhkan petugas yang cukup dan mampu menjangkau lapangan. Karena itu, penguatan jumlah dan kapasitas tenaga veteriner harus menjadi perhatian, terutama di wilayah dengan cakupan pengawasan yang luas,” tegas legislator asal Sumatera Barat II itu.

Untuk itu, Nevi berharap penguatan surveilans, koordinasi lintas sektor, serta dukungan tenaga veteriner dapat membuat sistem deteksi dini penyakit hewan semakin responsif. Dengan begitu, penyebaran penyakit dapat ditekan dan keberlanjutan produksi pangan nasional tetap terjaga.