DPR Minta Distribusi Pupuk Subsidi Diperluas untuk Petani

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin, meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan distribusi pupuk subsidi merata hingga ke sentra pertanian.

Usman menyebut stok pupuk nasional per 8 September 2026 mencapai sekitar 1.268.690 ton. Namun, stok tersebut dinilai belum diikuti kemudahan akses bagi petani, khususnya di daerah.

Baca Juga

1 hari  lalu

Kasus Keracunan MBG Terus Berulang, PKS Minta BGN Terapkan Zero Accidents dan Full Accountability

102 Dhanis Iswara

“Kami meminta agar PT Pupuk Indonesia memastikan penyaluran pupuk subsidi agar mudah diakses para petani. Jangan sampai pupuk tersedia dalam jumlah besar, tetapi justru sulit dijangkau,” ujar Usman di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Dia mencontohkan kondisi di daerah pemilihannya, Nusa Tenggara Timur (NTT) II. Petani disebut harus menempuh perjalanan hingga 40-50 kilometer untuk mendapatkan pupuk.

“Biaya transportasinya terkadang justru lebih besar daripada harga pupuk itu sendiri,” katanya.

Baca Juga

3 hari  lalu

DPR Minta Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Erupsi Anak Krakatau

557 Dhanis Iswara

Usman juga meminta pemerintah mengevaluasi alokasi pupuk subsidi agar disesuaikan dengan luas lahan dan kebutuhan riil petani.

“Distribusi pupuk harus benar-benar mengikuti kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai ada petani dengan lahan luas yang hanya memperoleh alokasi pupuk sekitar 42 kilogram,” tegasnya.

Selain itu, Usman mendorong PT Pupuk Indonesia mempercepat perizinan pembukaan kios baru, terutama di area pencetakan sawah baru yang sedang didorong pemerintah.

Menurutnya langkah ini penting untuk memotong alur rantai distribusi yang panjang dan menekan beban biaya operasional para petani.

“Jangan sampai stok pupuk tersedia dalam jumlah besar, tetapi petani kesulitan mendapatkannya karena persoalan jarak, alokasi, maupun distribusi. Kita perlu menambah kios pupuk di sentra-sentra pertanian,” ujar Usman.

Lebih lanjut, Usman juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat di tingkat bawah guna mencegah penyelewengan, seperti praktik penebusan pupuk subsidi oleh pihak tidak berhak untuk diperjualbelikan secara ilegal.

Politikus PKB itu menegaskan, bahwa keberhasilan program pemenuhan pangan nasional sangat bergantung pada ketersediaan sarana produksi yang efisien.

“Keberhasilan ketahanan dan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh jaminan ketersediaan sarana produksi yang mudah dan terjangkau bagi petani,” pungkasnya.