Bansos Mau Ditransfer Lewat Bank, DPR Ingatkan Data Adminduk Pelosok Belum Rapi

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas, mengingatkan pemerintah bahwa efektivitas program bantuan sosial (bansos) via transfer perbankan sangat bergantung pada kerapian Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Menurutnya tanpa data kependudukan yang valid dan menyeluruh, niat baik Presiden Prabowo Subianto yang ingin menyalurkan bansos tepat sasaran terancam meleset.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Baleg DPR: RUU Masyarakat Adat Harus Beri Perlindungan dan Kepastian Hukum

168 Dhanis Iswara

“Keadilan bagi rakyat akan terwujud dengan administrasi kependudukan yang rapi. Apakah keadilan akan terwujud? Bisa tidak, bisa iya,” kata Giri dalam keterangan tertulis, pada Kamis (10/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Giri guna menyoroti rencana Presiden yang meminta seluruh warga negara memiliki rekening bank di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mendukung penyaluran bansos secara langsung (cash transfer).

Giri pun mempertanyakan kesiapan data kependudukan nasional saat ini, terutama mengenai tingkat perekaman data warga di daerah-daerah terpencil.

Baca Juga

7 jam  lalu

DPR Dorong RUU Satu Data Indonesia Segera Disahkan

44 Azis Arriadh

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peranan kunci untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat.

“Di sinilah peran penting Depdagri dan Pemerintah Daerah, agar memastikan seluruh warga negara sudah terekam dan tercatat data kependudukannya,” tegas Politisi PDI Perjuangan itu.

Giri mendesak agar perekaman data warga hingga ke wilayah pelosok diselesaikan secara cepat. Langkah ini dinilainya krusial demi menghasilkan data yang valid sebagai fondasi mewujudkan keadilan sosial.

“Perekaman data sampai ke pelosok-pelosok harus dilakukan dengan segera agar datanya valid dan keadilan sosial bisa diwujudkan,” tuturnya.

Ia juga menekankan bahwa Pemda merupakan ujung tombak dalam proses tersebut. Seluruh perangkat daerah hingga ke tingkat desa wajib dilibatkan secara aktif untuk menyisir dan merekam data kependudukan warga.

“Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak dengan perangkatnya sampai tingkat desa harus menjadi bagian penting dalam pendataan dan perekaman data kependudukan,” tukas Giri.

Kendati demikian, Giri meminta pemerintah pusat untuk tidak sekadar membebankan tugas pendataan kepada daerah, tetapi juga memberikan dukungan anggaran yang konkret.

“Pemerintah pusat melalui Depdagri harus mendukung anggaran untuk pendataan baik perangkat keras, perangkat lunak dan bantuan insentif bagi daerah yang berhasil mewujudkan 100% perekaman data,” kata Giri.

Lebih lanjut, apabila validasi data kependudukan berhasil dituntaskan, Giri meyakini program pembukaan rekening bank massal yang dicanangkan Presiden dapat berjalan mulus.

Dengan demikian, alokasi dana bantuan sosial dapat mengalir tepat ke tangan warga yang membutuhkan.

“Jika data kependudukan valid maka niat baik Presiden untuk membukakan rekening bank untuk seluruh warga negara bisa terwujud dan selanjutnya bantuan bisa mengalir ke rekening warga negara dengan tepat,” pungkasnya.