DPR Diminta Gunakan Hak Interpelasi soal MBG, Pengamat: Jangan Tutup Mata atas Persoalan Program Prabowo

TODAYNEWS.ID – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menggunakan hak interpelasinya dan hak angket guna meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fernando menilai, rangkaian persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan yang menimpa siswa penerima manfaat, tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan teknis di tingkat pelaksana.

Baca Juga

3 jam  lalu

5 Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda Belum Juga Ditemukan, Parlemen Minta SAR Maksimalkan Pencarian

41 Dhanis Iswara

Menurutnya, DPR memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan menggunakan anggaran negara.

“DPR harus segera menggunakan hak interpelasi dan hak angket terhadap Presiden Prabowo Subianto atas pelaksanaan program MBG,” kata Fernando pada Kamis (10/9/2026).

Ia meminta DPR agar tidak bersikap pasif terhadap berbagai persoalan yang muncul dari program unggulan Presiden Prabowo. Menurut Fernando, lembaga legislatif harus berani menjalankan fungsi pengawasannya dan meminta penjelasan pemerintah secara terbuka.

Baca Juga

1 hari  lalu

Puan Minta Wacana Penggabungan Badan Geologi-BMKG Dikaji Lebih Dulu

66 Dhanis Iswara

“DPR yang memiliki hak untuk melakukan pengawasan, jangan mandul dan menutup mata serta menutup telinga atas persoalan pelaksanaan program MBG,” tegas Fernando.

Fernando juga melontarkan kritik keras terhadap sikap Presiden Prabowo dalam menghadapi berbagai kritik terkait pelaksanaan MBG.

Ia menilai pemerintah seharusnya tidak mengabaikan kritik yang muncul, terutama ketika program tersebut bersinggungan langsung dengan keselamatan dan kepentingan anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat.

“Saya menganggap Presiden Prabowo Subianto yang abai terhadap kritik pelaksanaan program MBG sudah melanggar pembukaan UUD 1945 yang bunyinya ‘untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia’,” tegasnya lagi.

Menurutnya, program MBG seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi ambisi pemerintah dalam merealisasikan program unggulan, tetapi juga harus diukur dari aspek keamanan, kualitas pelaksanaan, transparansi, serta manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Fernando pun meminta DPR lebih peka terhadap keluhan masyarakat yang muncul selama program tersebut berjalan.

Lebih jauh, Fernando menilai DPR perlu mendengarkan secara serius aspirasi masyarakat yang merasakan langsung dampak pelaksanaan MBG.

Ia mengingatkan agar program tersebut tidak hanya dipertahankan demi memenuhi target politik pemerintahan Prabowo, sementara persoalan di lapangan belum sepenuhnya terselesaikan.

“Para anggota DPR harus peka mendengarkan persoalan dan aspirasi rakyat yang merasakan pelaksanaan program MBG hanya lebih pada kepentingan politik dibandingkan untuk kepentingan masyarakat sehingga membuat banyak persoalan,” pungkasnya.