Soroti Banyaknya Persoalan MBG, Pengamat: Tak Cukup Jika Hanya Salahkan Pengelola SPPG

TODAYNEWS.ID – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya masih menghadapi banyak persoalan sejak diterapkan secara bertahap oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025.

Fernando menilai berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah kecil, terlebih setelah munculnya rentetan kasus keracunan yang dialami para penerima manfaat.

Baca Juga

2 hari  lalu

Komisi X Minta Sekolah Tak Nekat Gelar Tatap Muka Saat Gunung Berapi Aktif

86 Dhanis Iswara

“Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) sudah dimulai secara bertahap oleh pemerintahan Prabowo Subianto sejak Januari 2025, namun sampai saat masih mengalami banyak persoalan,” ujar Fernando pada Kamis (10/9/2026).

Berdasarkan data yang tersebar, jumlah siswa yang mengalami keracunan dalam pelaksanaan MBG telah mencapai lebih dari 43 ribu orang. Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.

“Program unggulan Presiden Prabowo tersebut sudah memakan korban keracunan lebih dari 43 ribu siswa sehingga tidak boleh dianggap remeh dan persoalan kecil,” kata Fernando.

Baca Juga

16 jam  lalu

Harga Masker Melonjak Saat Erupsi Anak Krakatau, DPR Minta Kemendag Turun Tangan

425 Dhanis Iswara

Ia juga menyinggung soal adanya siswa baru-baru ini yang menjadi korban keracunan MBG di Berastagi dan disebut mengalami gangguan kehilangan ingatan hingga mencapai 70 persen.

Padahal kata Fernando, berbagai pihak dari jauh-jauh hari telah banyak memberikan peringatan kepada pemerintah untuk melakukan kajian secara matang terhadap pelaksanaan MBG, sebelum program ini dilaksanakan.

“Sejak awal pelaksanaan program, banyak pihak sudah mengingatkan Prabowo untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan program MBG sehingga tidak berdampak buruk seperti yang dialami oleh puluhan ribu siswa,” katanya.

Selain persoalan keracunan, Fernando juga turut menyoroti dugaan kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan program MBG yang disebutnya berkaitan dengan kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).

“Selain mengakibatkan siswa penerima manfaat keracunan, keuangan negara juga dirugikan akibat dikorupsi oleh mantan petinggi Badan Gizi Negara (BGN),” tutur Fernando.

Atas berbagai persoalan tersebut, Fernando menilai pemerintah tidak cukup hanya memberikan sanksi administratif kepada mitra atau pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Atas persoalan tersebut, tidak cukup hanya menyalahkan dan memberikan sanksi administrasi kepada mitra yaitu pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” cetus Fernando.

Menurutnya, tanggung jawab atas pelaksanaan program MBG tidak semestinya hanya dibebankan kepada pihak yang berada di tingkat pelaksana.

“Seharusnya Presiden Prabowo Subianto yang paling bertanggungjawab atas banyaknya siswa penerima manfaat keracunan dan tidak hanya pada tingkatan pelaksana,” pungkasnya.