Menkop Ajak DNIKS Perkuat Kopdes untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

TODAYNEWS.ID – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, mengajak Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memperkuat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat desa.

Ferry mengatakan keberadaan koperasi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya negara menjalankan amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Baca Juga

5 hari  lalu

Komisi IX DPR Minta BGN Transparan soal Anggaran Makan Bergizi Gratis

165 Dhanis Iswara

“Keberadaan koperasi di desa itu menandakan bahwa negara hadir. Barang-barang produk UMKM desa bisa dijual di sana. Di sisi lain, barang-barang subsidi tidak lagi dikuasai tengkulak dan rentenir, sehingga masyarakat desa bisa membeli barang dengan harga murah,” kata Ferry saat bertemu Ketua Umum DNIKS A Effendy Choirie di Kantor Kemenkop, Selasa (8/9/2026).

Menurut Ferry, KDMP tidak cukup hanya menjadi tempat distribusi kebutuhan pokok. Koperasi juga harus menjadi pintu masuk produk UMKM dan masyarakat desa ke rantai pasok yang lebih besar.

“Masak memproduksi kecap saja masih dikuasai konglomerat. Harusnya UMKM juga bisa memproduksi,” ujarnya.

Baca Juga

6 hari  lalu

Baleg DPR: RUU Masyarakat Adat Harus Beri Perlindungan dan Kepastian Hukum

159 Dhanis Iswara

Ferry menyebut potensi ekonomi rakyat juga terlihat dari sektor sawit. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada 2024 perkebunan sawit swasta menguasai sekitar 50,95% areal sawit nasional, perkebunan rakyat 40,85%, dan perkebunan besar negara 4,88%.

Hingga Juli 2026, sekitar 83 ribu badan hukum KDMP telah selesai dibentuk. Sebanyak 15.845 koperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik, sementara 19.539 lainnya masih dalam proses pembangunan.

Namun, Ferry mengakui program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan listrik, internet, air bersih, dan infrastruktur pendukung di sejumlah desa.

Karena itu, Kemenkop menggandeng DNIKS yang memiliki jaringan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) hingga daerah.

“DNIKS punya mitra LKKS yang banyak di desa-desa. Tentu ini menjadi potensi yang besar untuk kita kerjasamakan dengan Kementerian Koperasi,” katanya.

Ketua Umum DNIKS A Effendy Choirie menyambut positif ajakan tersebut. Dia mengatakan koperasi desa dapat menjadi instrumen pemberdayaan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Koperasi desa bisa menjadi instrumen kesejahteraan sosial masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujar Gus Choi.

DNIKS dan Kemenkop selanjutnya akan mendorong pemetaan persoalan kemiskinan dan pengangguran, mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, serta memperkuat UMKM agar masuk dalam ekosistem KDMP.

Dengan kolaborasi tersebut, koperasi diharapkan tidak sekadar menjadi gerai ekonomi, tetapi juga menjadi penghubung produksi, distribusi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat desa.