Prabowo Soroti Kinerja 1.074 BUMN: Rugi Terus, Laporannya Untung

TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menyoroti tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilainya masih bermasalah. Prabowo menyebut terdapat 1.074 BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga

5 hari  lalu

Harga BBM Agustus 2026: Pertamax hingga BP 92 Turun, Diesel Naik

137 Afrizal Ilmi

Prabowo menegaskan BUMN merupakan aset milik seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak boleh dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia, BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana sebagai penguasa,” tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, jumlah BUMN jauh lebih banyak dari perkiraannya sebelumnya. Ia mengaku semula memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 hingga 400 perusahaan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS, Bahas Penguatan Hubungan Bilateral

62 Dhanis Iswara

“Ketika kita bentuk Danantara ya itu adalah dana kedaulatan kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN dan ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa,” kata Prabowo.

Ia mengaku prihatin karena terdapat BUMN yang dinilai menjalankan kegiatan usaha tanpa pertanggungjawaban yang memadai kepada negara.

“Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, tapi 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara,” ujarnya.

Prabowo bahkan membuka kemungkinan dibentuknya pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut dugaan persoalan dalam pengelolaan BUMN selama puluhan tahun terakhir.

“Pemerintah tidak dianggap, saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” tutur Prabowo.

Meski demikian, Prabowo juga menyampaikan kemungkinan pemberian ruang bagi pihak-pihak yang mengakui kesalahan dan bersedia memperbaiki diri. Ia menyerahkan keputusan terkait hal tersebut kepada para wakil rakyat.

“Tapi saya juga akan menghadapi majelis seakan menghadapi DPR. Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui,” katanya.

Prabowo kemudian menyinggung kondisi sejumlah BUMN yang dinilainya tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Ia mempertanyakan laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan keuntungan ketika menurutnya kondisi sebenarnya justru sebaliknya.

“Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya saya takut rakyat kita marah karena terlalu banyak BUMN yang tidak produktif, rugi terus—laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya,” ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berencana memperketat pengawasan terhadap BUMN sekaligus mengevaluasi tata kelola perusahaan negara agar lebih produktif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.