Komisi II DPR Dorong Program Sertifikasi Tanah Berkelanjutan untuk Cegah Sengketa Lahan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Esthon L. Foenay, menegaskan bahwa penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan.

Hal tersebut disampaikannya di sela-sela kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/7/2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

Kerja Sama KPU RI-India Jangan Sekadar Mou

83 Akbar Budi

Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting karena DPR RI hadir langsung bersama pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk memastikan hak masyarakat terlindungi secara hukum.

“Secara faktual, DPR RI turun langsung ke masyarakat untuk bersama pemerintah menyerahkan sertifikat hak atas tanah sebagai bentuk kepastian hukum atas lahan milik rakyat,” ujar Esthon.

Ia menekankan agar program sertifikasi tanah dilaksanakan secara berkelanjutan melalui perencanaan pembangunan jangka menengah. Tujuannya agar program berjalan sistematis, terukur, dan memberikan manfaat luas.

Baca Juga

5 hari  lalu

Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, Komisi I: TNI Harus Lakukan Investigasi Menyeluruh

109 Dhanis Iswara

Selain itu, Esthon mengingatkan pentingnya edukasi dan pendampingan bagi masyarakat agar sertifikat yang telah diperoleh tidak disalahgunakan. Kondisi ekonomi sulit sering kali mendorong warga menggadaikan atau menjual asetnya demi kebutuhan jangka pendek.

“Harus ada pendampingan kepada masyarakat agar sertifikat yang menjadi dasar kepastian hukum kepemilikan tanah tidak hilang hanya karena kebutuhan sesaat,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Melalui sinergi antara Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN, pemerintah berupaya mempermudah akses legalitas aset bagi masyarakat sekaligus mencegah potensi sengketa pertanahan di masa mendatang.

“Sertifikat yang diterima masyarakat menjadi bukti resmi pengakuan negara sekaligus memiliki nilai ekonomi untuk menunjang kesejahteraan keluarga. Manfaatkan ini sebagai modal peningkatan kualitas hidup, bukan untuk diperjualbelikan demi kepentingan jangka pendek,” pungkasnya.