DPR Soroti Absennya Anggaran Revitalisasi Pasar Rakyat dalam Realisasi Kemendag

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, menyoroti belum adanya alokasi anggaran untuk revitalisasi pasar tradisional dalam realisasi anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Rizal mendesak pemerintah agar program tersebut kembali diprioritaskan pada penyusunan tahun anggaran 2027.

Baca Juga

4 hari  lalu

Blok Masela Dimulai, DPR Tekankan Pengawasan Bersama Agar Tidak Kembali Mangkrak

104 Dhanis Iswara

Menurutnya, meski realisasi serapan anggaran Kemendag secara umum dinilai baik, absennya anggaran untuk revitalisasi pasar rakyat menjadi catatan kritis. Ia meminta agar sisa anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Jangan sampai pada 2026 maupun 2027 revitalisasi pasar tradisional kembali tidak mendapatkan anggaran. Kalau masih ada sisa anggaran, sebaiknya dimanfaatkan untuk memperbaiki pasar-pasar rakyat,” ujar Rizal, dikutip Rabu (22/7/2026).

Ia menilai revitalisasi pasar tradisional merupakan program strategis guna meningkatkan daya saing perdagangan domestik sekaligus mendukung keberlangsungan usaha pedagang kecil.

Baca Juga

2 hari  lalu

Fraksi PDI Perjuangan Setujui RUU Kehutanan Dilanjutkan ke Tahap Selanjutnya

199 Dhanis Iswara

Selain isu pasar tradisional, Rizal turut menyampaikan aspirasi Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi terkait rencana perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Ia pun meminta pemerintah bersikap transparan dan memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut masukan masyarakat dalam proses pembahasan serta ratifikasi perjanjian tersebut.

Di sektor UMKM, Rizal menyoroti program “UMKM Bisa Ekspor” dan meminta data rinci mengenai jumlah pelaku usaha yang berhasil menembus pasar internasional, khususnya di daerah pemilihannya meliputi Pekalongan, Pemalang, dan Batang.

Dia juga mendesak peningkatan transparansi data serta pemerataan mekanisme pendampingan agar manfaat program dirasakan secara luas.

“Penyediaan data yang akurat dan evaluasi berkala akan membantu DPR menjalankan fungsi pengawasan, serta memastikan program perdagangan benar-benar berdampak bagi perekonomian masyarakat,” pungkasnya.