Komisi IX Pertanyakan Urgensi Pembangunan Ratusan Dapur MBG dengan APBN: Ironis dan Kontradiktif

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, mempertanyakan rencana pemerintah dalam membangun ratusan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nurhadi menilai rencana pembangunan dapur baru tersebut sangat kontradiktif dan perlu dikaji ulang karena bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi dapur yang sudah ada.

Baca Juga

1 hari  lalu

Cegah Gagal Panen Akibat El Nino, DPR Desak Pemerintah Perkuat Mitigasi

71 Dhanis Iswara

“Saya ingin diperjelas kalau ada ratusan dapur yang dibangun dengan dana APBN, terus dapur-dapur yang rencana akan ada efisiensi atau pengurangan sekitar 6.000, menurut saya ini menjadi sebuah ironi,” kata Nurhadi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu juga meminta penjelasan mengenai pihak yang akan mengelola dapur-dapur yang dibangun menggunakan anggaran negara. Termasuk, kejelasan tata kelolanya agar penggunaan APBN benar-benar memberikan manfaat yang optimal.

“Siapa ini yang akan mengelola? Siapa? Di sisi lain Ibu juga menyampaikan akan ada peluang kantin mengelola dapur SPPG dan lain sebagainya,” ungkap Nurhadi.

Baca Juga

4 hari  lalu

Anggaran Terbatas, DPR Tekankan Keselamatan Transportasi Tidak Boleh Jadi Prioritas Kedua

89 Dhanis Iswara

Menurutnya, alih-alih mengalokasikan anggaran besar untuk membangun infrastruktur dapur baru di luar sekolah, pemerintah seharusnya fokus mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia.

“Mungkin anggaran seperti ini bisa lebih efektif kalau diarahkan ke kantin sekolah daripada untuk membangun dapur yang di luar sekolah,” katanya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Nurhadi secara tegas menyatakan tidak mendukung kelanjutan pembangunan dapur MBG menggunakan APBN selama pemerintah belum menyelaraskan kebijakan antara efisiensi fasilitas lama dengan pembangunan fasilitas baru.

“Kalau kami menolak ini dilanjutkan karena dapur-dapur yang lain diberhentikan justru kok pemerintah membangun dapur ini kan bertolak belakang,” pungkasnya.