Bukan Cuma Stok, DPR Ingatkan Pentingnya Keterjangkauan Harga Pangan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menilai ketahanan pangan Indonesia di tahun 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan serius.

Menurutnya meski stok pangan secara nasional relatif terjaga, ia menyoroti adanya ketimpangan distribusi, harga yang melambung, hingga ketergantungan pada impor yang kian membebani masyarakat.

Baca Juga

5 hari  lalu

Komisi V DPR Sentil Pemerintah Soal Bendungan Rp97 Triliun yang ‘Nganggur’

84 Dhanis Iswara

Berdasarkan data, sebanyak 81 kabupaten/kota (15,76%) masih dikategorikan rentan rawan pangan. Kondisi memprihatinkan terlihat di wilayah Pegunungan Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi titik dengan tingkat kerawanan tertinggi.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi. Negara harus menjamin pangan tersedia, mudah diakses, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah 3TP. Selama urusan logistik dan distribusi belum terselesaikan, harmonisasi pangan akan terus terjadi,” ujar Slamet dalam keterangan yang diterima, Sabtu (11/7/2026).

Slamet menyoroti ketimpangan antara kenaikan harga pangan pokok dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Dalam periode 2022–2026, harga beras medium melonjak sekitar 36%, sementara kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) hanya berkisar 20–23%.

Baca Juga

6 hari  lalu

Menkeu: Anggaran MBG Dipangkas Lagi, Terapkan Efisiensi Besar-Besaran

166 Afrizal Ilmi

Data menunjukkan sejumlah komoditas masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP), di antaranya beras premium (11,7% di atas HET), gula premium (16%), dan daging sapi (7,3% di atas HAP).

“Kenaikan harga pangan yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan telah menggerus daya beli masyarakat dan berpotensi menurunkan kualitas gizi keluarga,” tegas politisi PKS itu.

Tingginya ketergantungan terhadap impor gandum, kedelai, gula, dan garam industri dinilai membuat ketahanan pangan nasional rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.

Menurut Slamet, jika kurs melemah dari Rp15.500 ke Rp17.000 per dolar AS, beban impor gandum dapat membengkak Rp5,4 triliun dan kedelai Rp1,95 triliun. Hal ini diprediksi akan memicu efek domino berupa kenaikan biaya pakan, hingga harga ayam dan telur.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat logistik pangan di wilayah 3TP, meningkatkan cadangan pangan pemerintah, menyebarkan efektivitas HET dan HAP, mempercepat peningkatan produktivitas pangan nasional, serta mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku pangan.

“Ketahanan pangan sejati bukan hanya ketika stok tersedia, tetapi ketika seluruh rakyat mampu membeli pangan yang bergizi dengan harga yang terjangkau. Kebijakan pangan harus berpihak kepada petani, nelayan, peternak, dan masyarakat sebagai konsumen,” tutup Slamet.