Komisi XII DPR Minta Pemerintah Mitigasi Dampak Kenaikan Pertamax Terhadap Kuota BBM Subsidi

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, mengingatkan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk bersiap menghadapi dampak berantai dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.

Seperti diketahui, harga Pertamax (RON 92) Per 10 Juni 2026, resmi naik menjadi Rp16.250 per liter atau naik sekitar Rp4.050 dari sebelumnya Rp12.600 per liter.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Wacana Ekspansi MBG ke Luar Negeri, Pengamat Ingatkan BGN Jangan Buat Polemik Terus

87 Dhanis Iswara

“Kami memahami bahwa penyesuaian harga Pertamax dilakukan mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga semata,” kata Meitri pada Rabu (10/1/2026).

Menurut Meitri, meskipun Pertamax merupakan BBM nonsubsidi, lonjakan harga yang cukup signifikan berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite hingga menimbulkan gangguan pasokan maupun kelangkaan di lapangan.

“Yang harus diantisipasi adalah efek berantainya, yaitu potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi,” ujar Meitri.

Baca Juga

5 hari  lalu

DPR Minta Pemerintah Jelaskan soal Alasan Kenaikan Pertamax yang Mencapai 32 Persen

93 Dhanis Iswara

Politisi PKS itu menjelaskan bahwa saat ini, selisih harga antara Pertamax dan Pertalite terpaut cukup jauh, yakni lebih dari Rp6.000 per liter. Meitri menilai kesenjangan harga ini sangat rentan mengubah perilaku konsumen, terutama kelompok masyarakat kelas menengah.

“Ketika selisihnya selebar itu, kelas menengah pasti berpikir untuk beralih ke yang lebih murah. Jika pergeseran ini masif, distribusi Pertalite harus benar-benar dijaga agar masyarakat yang berhak tidak dirugikan,” tegasnya.

Sebab itu, Meitri menilai pemerintah perlu segera melakukan pemetaan dampak kenaikan harga tersebut terhadap konsumsi BBM nasional, termasuk menghitung kemungkinan bertambahnya beban subsidi akibat perubahan pola konsumsi masyarakat.

Oleh karena itu, Meitri mendesak pemerintah segera memetakan dampak kenaikan ini terhadap konsumsi BBM nasional dan memperketat pengawasan distribusi di SPBU guna mencegah penimbunan.

“Kenaikan Pertamax tidak boleh berujung pada kelangkaan BBM subsidi. Masyarakat butuh kebijakan yang responsif, terukur, dan berpihak pada rakyat,” pungkas Meitri.

Untuk itu, Meitri berharap pemerintah segera menyampaikan langkah mitigasi yang jelas kepada publik terhadap dampak kenaikan tersebut.

“Kenaikan harga Pertamax tidak boleh berujung pada kelangkaan BBM subsidi maupun keresahan masyarakat. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang responsif, terukur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkas Meitri.