Jaga Keberlangsungan Industri Nasional, DPR Minta Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi Konkret

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai mulai membebani sektor manufaktur nasional.

Ia meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi konkret agar pelaku industri, terutama skala kecil dan menengah agar tidak menanggung dampak ekonomi sendirian di tengah lonjakan biaya energi dan logistik.

Baca Juga

2 hari  lalu

Menunggu Penyematan Jaket Dewan Pembina PSI ke Jokowi

95 Akbar Budi

Hal itu disampaikan Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap dampak berantai yang saat ini dirasakan industri manufaktur,” tegas Novita di ruang rapat Komisi VII DPR.

Menurutnya, gejolak harga energi yang terjadi sepanjang 2025 hingga 2026 telah menimbulkan tekanan serius terhadap keberlangsungan usaha manufaktur di berbagai daerah.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Purbaya Yakin IHSG Kembali Menguat, Fundamental Ekonomi Indonesia Dinilai Tetap Solid

99 Azis Arriadh

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti tiga dampak utama yang makin dirasakan pelaku industri kecil dan menengah (IKM), yakni, pembengkakan biaya produksi, gangguan distribusi logistik, dan ketidakpastian usaha.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana kesiapan Kementerian Perindustrian dalam memetakan dampak ekonomi tersebut.

“Kenaikan biaya energi dan logistik secara langsung menekan biaya produksi, sementara pelaku usaha tidak selalu bisa menaikkan harga produknya. Akibatnya margin usaha terus tergerus,” ungkap Novita.

Dalam rapat tersebut, Novita juga mempertanyakan apakah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memiliki pemetaan yang komprehensif mengenai besaran kenaikan biaya produksi yang harus ditanggung sektor manufaktur akibat gejolak harga energi sepanjang 2025 hingga 2026.

Ia menilai pemerintah perlu segera menyusun opsi kebijakan taktis, seperti insentif fiskal, relaksasi pajak, subsidi energi industri, hingga dukungan logistik bagi kawasan industri terdampak agar pelaku usaha mampu bertahan.

Lebih lanjut, Novita mengingatkan bahwa persoalan logistik dan energi yang berlarut-larut berpotensi menurunkan daya saing industri nasional, termasuk kemampuan Indonesia dalam memenuhi kontrak ekspor.

Menurutnya gangguan terhadap distribusi bahan baku maupun produk jadi, dapat menggerus kepercayaan pasar internasional.

“Jika biaya logistik terus meningkat dan distribusi terganggu, bukan hanya industri yang dirugikan. Kita juga berisiko kehilangan pasar ekspor, kehilangan investasi, dan pada akhirnya mengancam lapangan kerja nasional,” bebernya.

Novita menegaskan bahwa sektor manufaktur merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang terukur, responsif, dan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha.