Legislator DKI Dukung Polisi Berantas Begal dengan Tindakan Tegas Terukur

TODAYNEWS.ID – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas dan terukur yang dilakukan aparat kepolisian terhadap pelaku begal, terutama apabila pelaku melakukan perlawanan yang membahayakan keselamatan masyarakat maupun petugas di lapangan.

“Begal wajib ditindak tegas dengan tembakan terukur apabila situasi di lapangan memang mengancam keselamatan jiwa masyarakat atau aparat,” kata Kenneth di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, langkah kepolisian dalam memberantas begal dan berbagai bentuk kejahatan jalanan layak mendapat dukungan penuh karena aksi kriminal tersebut semakin meresahkan masyarakat.

Ia menilai kondisi keamanan di jalan raya harus menjadi perhatian serius. Masyarakat, kata dia, memiliki hak untuk merasa aman saat bekerja, beraktivitas, maupun ketika pulang ke rumah tanpa dihantui ancaman kekerasan dari pelaku kriminal.

“Saya mendukung penuh langkah kepolisian dalam memberantas aksi begal dan berbagai bentuk kejahatan jalanan yang selama ini sangat meresahkan masyarakat,” ujar Kenneth.

Meski demikian, Kenneth menegaskan bahwa tindakan tegas yang dimaksud harus tetap berjalan sesuai prosedur hukum dan dilaksanakan secara profesional. Penggunaan tembakan terukur, lanjutnya, bertujuan untuk melumpuhkan pelaku, bukan menjadi tindakan yang keluar dari ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga menyoroti fakta bahwa banyak pelaku begal saat ini tidak segan membawa senjata tajam bahkan senjata api rakitan. Dalam sejumlah kasus, pelaku disebut melukai korban, mengancam warga, hingga menyebabkan hilangnya nyawa.

“Dalam kondisi seperti itu, aparat tentu harus memiliki naluri untuk bertindak cepat demi mencegah jatuhnya korban yang lebih besar,” tutur Kenneth.

Karena itu, dia meminta semua pihak tidak terburu-buru menyimpulkan tindakan aparat sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa memahami situasi sebenarnya yang terjadi di lapangan.

Lebih lanjut, Kenneth menilai pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai dan Komisioner Komnas HAM terkait penanganan pelaku begal perlu dipandang secara proporsional. Menurutnya, rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan jalanan juga harus menjadi pertimbangan utama.

“Kita harus bisa menempatkan diri pada posisi korban dan keluarganya yang mengalami trauma, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan nyawa akibat aksi brutal para pembegal,” tutur Kenneth yang menjabat Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.

Meski begitu, dia kembali menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh sebab itu, seluruh tindakan aparat wajib berada dalam koridor hukum, profesional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Prinsip penghormatan HAM tidak boleh diabaikan, tetapi HAM juga tidak boleh dipahami secara sempit hanya untuk melindungi pelaku kejahatan, tanpa mempertimbangkan hak masyarakat luas untuk hidup aman dan terbebas dari ancaman kriminalitas,” ungkap Kenneth.

Dia menambahkan bahwa hak asasi manusia tidak hanya melekat pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada masyarakat yang setiap hari berpotensi menjadi korban aksi begal.

“Hak masyarakat untuk merasa aman, hak korban untuk hidup, dan hak warga untuk mendapatkan perlindungan negara juga merupakan bagian dari HAM yang wajib dijaga,” pungkas Kenneth.