Pemkot Siap Tertibkan Kabel Udara, Penurunan Dimulai 2 Juni di Jalan Asia Afrika dan Jalan Sunda

TODAYNEWS.ID – Pemerintah Kota Bandung akan memulai menurunkan kabel udara ke jaringan serat optik bawah tanah di sejumlah titik pada 2 Juni 2026 mendatang. Hal itu sesuai Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menerangkan, dalam aturan tersebut disebutkan seluruh kabel serat optik wajib ditempatkan di saluran bawah tanah bersama dan operator yang tidak memenuhi ketentuan akan dikenakan tindakan pengendalian.

Baca Juga

4 hari  lalu

Malam Ini Kota Bandung Bersiap Gelar Kirab Mahkota Binokasih dan Pertunjukan Budaya Tatar Sunda

136 Asep Awaludin

Farhan mengakui, kondisi kabel udara di Kota Bandung cukup semrawut dan banyak kabel tidak aktif yang dibiarkan menggantung tanpa tanggung jawab operator.

“Lebih dari 50 persen kabel itu kabel mati. Selama ini mereka menggantung kabel di udara gratis, tidak bayar apa pun ke pemerintah,” katanya di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Rabu 20 Mei 2026.

Farhan menjelaskan, pemerintah bertindak sebagai regulator. Untuk negosiasi bisnis dilakukan secara antara operator dengan PT BII.

Baca Juga

2 hari  lalu

SIM Keliling Bekasi, 18 Mei 2026

63 Akbar Budi

“Kita regulator. Kita tidak mau masuk ke kepentingan bisnis atau negosiasi. Negosiasi 100 persen ada di BII. Pemerintah fokus pada penegakan aturan,” ucapnya.

Ia menyatakan, pemerintah tidak memberikan ruang monopoli karena operator tetap diberikan pilihan untuk bernegosiasi secara bisnis dengan PT BII maupun menyewa jaringan secara bersama.

“Nanti pasti muncul isu kalau dipotong internet mati. Kita siapkan langkah antisipasi. Mereka sekarang tidak punya pilihan selain berubah,” ujar Farhan.

Ia menambahkan, keberhasilan program ini akan menjadi model nasional karena Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang menerapkan skema business to business (B2B) dalam penataan jaringan utilitas bawah tanah.

“Kalau ini berhasil, Bandung bisa jadi contoh. Di beberapa kota lain skema seperti ini banyak yang gagal,” katanya.

Sementara itu, Plh Kadiskominfo Kota Bandung, Andri Darusman menjelaskan, berdasarkan Perwal dan penugasan kepada PT BII, pembangunan infrastruktur saluran serat optik bawah tanah dilakukan bertahap di 85 ruas jalan.

Tahap pertama sebanyak 15 ruas jalan telah siap digunakan sejak 30 Juli 2025. Selanjutnya 21 ruas jalan siap pada 12 Desember 2025, lalu 15 ruas jalan berikutnya siap pada 12 Maret 2026.

Tahap keempat sebanyak 17 ruas jalan ditargetkan siap pada 1 Juli 2026, dan tahap terakhir 17 ruas jalan selesai pada 1 Oktober 2026.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemkot Bandung juga menetapkan batas waktu konektivitas operator ke jaringan bawah tanah.

Untuk 15 ruas jalan pertama dan 21 ruas jalan berikutnya, operator diwajibkan terkoneksi paling lambat 31 Mei 2026. Kemudian 15 ruas jalan tahap ketiga wajib terkoneksi paling lambat 30 Juni 2026, disusul 17 ruas jalan tahap keempat paling lambat 30 September 2026 dan tahap terakhir paling lambat 31 Desember 2026.

Andri mengungkapkan, pihaknya telah mengeluarkan surat peringatan hingga SP3 kepada operator yang belum melakukan relokasi kabel udara.

“Surat peringatan ketiga sudah kami keluarkan tanggal 8 Mei 2026 untuk operator di 15 dan 21 ruas jalan yang batas konektivitasnya paling dekat 31 Mei 2026,” ujarnya.

Pemkot Bandung juga telah menetapkan jadwal tindakan pengendalian kabel udara yang akan dimulai pada 2 Juni 2026 di kawasan Jalan Asia Afrika dan Jalan Sunda. Penertiban ditargetkan berlangsung hingga pertengahan Juni.

Sedangkan Direktur Operasional PT BII, Adhita Viryapatty menyampaikan, progres pembangunan jaringan bawah tanah saat ini telah mencapai sekitar 90 persen untuk tahap keempat dan ditargetkan selesai pertengahan Juni 2026.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 13 operator yang mulai melakukan proses penurunan kabel ke jaringan bawah tanah. Namun beberapa operator besar masih belum sepenuhnya bergerak.

PT BII juga menegaskan tetap mempertahankan skema tarif Rp15.000 per meter sebagai hasil negosiasi bersama operator dan mitra investasi.

Menurutnya, angka tersebut masih dianggap wajar untuk menjaga keberlanjutan investasi jaringan bawah tanah.

Dalam pelaksanaan penertiban nanti, Pemkot Bandung akan melibatkan Diskominfo, Satpol PP, Dishub, DSDABM serta kewilayahan guna memastikan proses berjalan aman dan tertib. ***