x

Uang Hasil Korupsi Rp10,2 Triliun Dikembalikan ke Negara, DPR: Pola Kerja Kejagung Harus Jadi Standar Baru

waktu baca 2 menit
Jumat, 15 Mei 2026 22:30 446

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai pengembalian uang rampasan negara senilai Rp10,2 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Jadi publik tentunya menantikan kinerja-kinerja seperti ini terus berlanjut, ini sangat meningkatkan kepercayaan,” kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Menurut Sahroni, pola kerja Kejagung dalam memulihkan aset negara dari hasil tindak pidana korupsi harus menjadi standar baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Karena itu, pola kerja Kejagung ini harus dijadikan standar baru dalam pemberantasan korupsi ke depan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada hukuman penjara, tetapi juga harus mampu mengembalikan kerugian negara agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Sebanyak puluhan bahkan ratusan triliun uang hasil kejahatan korupsi akan terus dikembalikan ke negara. Dan itu nantinya akan dipakai lagi untuk program-program masyarakat,” ungkap Sahroni.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu juga mengatakan pengembalian aset hasil korupsi dapat memberikan dampak konkret terhadap pembangunan fasilitas publik dan program kesejahteraan rakyat.

“Dengan pola seperti ini, penegakan hukum jadi punya dampak nyata bagi masyarakat. Uang yang dulu dicuri, sekarang bisa kembali membiayai program negara, membangun fasilitas publik, dan membantu rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyerahkan uang rampasan hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp10,2 triliun kepada negara melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan disaksikan langsung Presiden Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung.

“Kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan sebanyak Rp10.270.051.886.464 untuk disetorkan ke kas negara,” ujar ST Burhanuddin.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA