KPK Soroti Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp27 Miliar, Potensi Korupsi Pengadaan Dikaji

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27 miliar dan tengah mengkaji potensi kerawanan korupsi.

Kajian ini dilakukan untuk memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan akuntabel di tengah munculnya dugaan harga sepatu mencapai Rp700 ribu per pasang.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Forsiber Soroti Anak Pejabat Utama BGN yang Diduga Punya Sejumlah Dapur MBG

187 Dhanis Iswara

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa Direktorat Monitoring sedang melakukan analisis terhadap program tersebut. Fokus utama kajian adalah pada aspek pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Menurut Budi, langkah ini penting untuk memberikan peringatan dini kepada para pemangku kepentingan. Dengan begitu, potensi penyimpangan bisa dicegah sejak tahap perencanaan.

Ia menegaskan bahwa sektor PBJ masih menjadi area rawan korupsi. Oleh karena itu, penguatan sistem pencegahan menjadi prioritas utama KPK.

Baca Juga

5 hari  lalu

Suami Fadia Arafiq Bungkam Usai Diperiksa KPK Selama 5 Jam

69 Afrizal Ilmi

“Beberapa modus yang sering dilakukan, seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan,” kata Budi.

KPK mencatat bahwa perkara pengadaan menempati posisi kedua terbesar dalam kasus korupsi. Data penindakan periode 2004–2025 menunjukkan 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan.

Jumlah tersebut berada di bawah perkara suap dan gratifikasi. Kategori terakhir tercatat mencapai 1.100 perkara dalam periode yang sama.

Selain penindakan, KPK juga memperkuat langkah pencegahan melalui berbagai instrumen. Salah satunya adalah Survei Penilaian Integritas (SPI).

Dalam hasil SPI, Kementerian Sosial menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian. Skor integritas tercatat menurun dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025.

“Secara lebih rinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos hanya berada di angka 67,66,” ujar Budi. Nilai tersebut mencerminkan adanya ruang perbaikan dalam tata kelola pengadaan.

Pada 2025, terjadi sedikit peningkatan pada indikator yang sama. Namun, penilaian dari pakar masih tergolong rendah di angka 69,94.

Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmennya menjaga integritas program. Ia menyebut seluruh anggaran difokuskan untuk kebutuhan siswa.

“Untuk penganggaran nanti detilnya bisa dikonfirmasi lebih lanjut ya, tapi pada dasarnya penganggaran kita semua untuk siswa. Semua untuk siswa. Untuk harga, tentu ya itu nanti kan alokasinya,” kata Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa harga pengadaan masih bisa berubah melalui proses lelang. Mekanisme tersebut dinilai memungkinkan harga lebih efisien dari alokasi awal.

“Intinya penganggaran di Sekolah Rakyat itu semua adalah untuk kebutuhan siswa, di samping untuk kebutuhan operasional,” tambahnya.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa pengawasan program dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya oleh lembaga resmi, tetapi juga masyarakat luas.

“Kerjanya diawasi tidak hanya oleh lembaga-lembaga resmi, tapi juga oleh masyarakat luas. Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapapun,” ujarnya.

Ia memastikan tidak akan ikut campur dalam proses pengadaan. Komitmen tersebut disampaikan bersama Wakil Menteri Sosial.

“Jika ada pelanggaran, saya sendiri tidak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” tandasnya.

Melalui kajian ini, KPK berharap potensi penyimpangan dalam program Sekolah Rakyat dapat dicegah sejak awal. Penguatan transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut.