Komisi X: Setiap Rupiah yang Dikeluarkan untuk Pendidikan Harus Mampu Tingkatkan Kualitas dan Pemerataan

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyoroti kondisi pendidikan di Indonesia yang menunjukkan bahwa akses dan penghentian pendidikan masih menjadi tantangan serius, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan wilayah tertentu.

Paslanya berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, rata-rata lama sekolah (RLS) nasional baru mencapai 8,85 tahun, masih berada di bawah target wajib belajar 12 tahun.

Baca Juga

18 jam  lalu

Rieke Diah Pitaloka Dukung Dirut KAI Lakukan Perbaikan Berbasis Data

58 Akbar Budi

Di sisi lain, hasil Asesmen Nasional tahun 2025 juga mengindikasikan bahwa sekitar 50 persen siswa Indonesia belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa masalah kualitas pembelajaran belum sepenuhnya teratasi.

“Ini bukan sekedar angka, tapi cerminan dari tantangan nyata yang harus kita jawab bersama. Akses pendidikan harus ditingkatkan, tetapi kualitas pembelajaran juga harus menjadi fokus utama,” ujar Kurniasih, mengutip dari keterangannya, Senin (4/5/2026).

Ia menegaskan bahwa upaya perbaikan pendidikan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari penguatan kapasitas guru, perbaikan kurikulum yang adaptif, hingga pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Buruh Puji Kebijakan Prabowo yang Pro Rakyat

64 Dhanis Iswara

Menurutnya, kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kualitas ekosistem yang mendukungnya.

Dalam konteks tersebut, Kurniasih menekankan pentingnya peran DPR RI, khususnya Komisi X, dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Fungsi pengawasan dan legislasi harus diperkuat, terutama dalam mengawal pemanfaatan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN.

“Anggaran pendidikan yang besar harus benar-benar berdampak. Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan mampu meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan,” tegasnya.