Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo. Foto: Istimewa TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, mengungkapkan bahwa kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi yang terjadi di berbagai daerah disebabkan bukan karena stok pasokan yang menipis, tetapi faktor distribusi dan pengawasan.
Sebab saat ini, pemerintah kata Sartono, tengah melakukan penyesuaian terhadap kelompok kategori masyarakat yang berhak menerima subsidi gas melon tersebut.
“Kelangkaan LPG subsidi di beberapa daerah dipengaruhi beberapa faktor, terutama persoalan distribusi dan pengawasan di lapangan, bukan karena stok nasional hilang, tetapi lebih ke penyesuaian kuota penerima masyarakat yang berhak di daerah,” kata Sartono berbicara kepada TODAYNEWS, Kamis (30/4/2026).
Bahkan Sartono mengatakan, agar kebijakan subsidi LPG ini bisa tepat sasaran, ia sering kali menyarankan kepada pemerintah untuk membuat suatu bercode kepada masing-masing penerima manfaat program tersebut.
“Sering saya sampaikan, kedepan dapat meggunakan barcode per penerima yang tersinkronisasi di pertamina dan langsung ke data penerima yang berhak,” ujar Sartono.
Pasalnya kata Sartono, sampai kini masih terdapat ketidaksesuaian antara kuota yang ditetapkan dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga kebijakan subsidi LPG 3 kg sering kali dinilai tidak tepat sasaran.
“LPG 3 kg yang seharusnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pada praktiknya masih banyak digunakan oleh kelompok yang tidak berhak, sehingga menciptakan “permintaan semu” yang menekan ketersediaan bagi kelompok sasaran,” ungkapnya.
Selain itu, Anggota DPR Dapil Jatim VII itu juga tidak memungkiri fakta bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang sangat besar turut mempengaruhi ketersediaan pasokan di lapangan.
Terlebih saat ini dinamika geo politik global tidak dapat dipastikan, seiring ketegangan yang masih bergejolak di Timur Tengah, sehingga membuat Indonesia sangat rentan terhadap sektor energi.
“Di sisi lain, memang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor LPG, yakni sekitar 70–80% dari kebutuhan nasional. Kondisi ini membuat kita rentan terhadap dinamika global, baik dari sisi harga maupun ketersediaan pasokan,” pungkasnya.
Untuk itu, Sartono menegaskan bahwa selama rantai pasokan dan distribusi LPG nasional berjalan baik, maka ketergantungan terhadap impor tidak akan menggangu rantai ketersediaan di lapangan.
“Perlu ditegaskan: selama rantai distribusi dalam negeri berjalan baik dan cadangan terjaga, impor tidak otomatis menyebabkan kelangkaan di level masyarakat,” demikian legislator Fraksi Demokrat itu.