Dikritik Habis-habisan oleh DPR, Kemenhaj Bakal Tutup Wacana War Tiker Haji

TODAYNEWS.ID – Menteri Haji Dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, merespons soal kritikan keras dari para Anggota Komisi VIII DPR RI terkait wacana haji tanpa antre dengan skema war tiket haji dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Irfan mengakui bahwa wacana penerapan war tiket bagi calon jemaah haji memang tengah dibahas oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Baca Juga

3 hari  lalu

Komisi VI Ingatkan Pentingnya Kerjasama Pemerintah dan Rakyat dalam Menghadapi Ancaman Krisis Energi Global

73 Dhanis Iswara

“Ini yang sempat ramai ini saya akui war tiket ini memang wacana yang sudah sedang kita bahas di kementerian Haji,” kata Irfan di ruang rapat Komisi VIII DPR.

Irfan mengatakan bahwa orang yang pertama kali melontarkan war tiket haji adalah dirinya, sehingga jika wacana ini tidak dapat diterima oleh semua pihak, maka akan segera ditutup oleh Kemenhaj.

Selanjutnya Kemenhaj kata Irfan, akan fokus pada kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026.

Baca Juga

5 hari  lalu

Peringati HUT ke-18 Tahun, Bawaslu Gelar Call for Paper untuk Dorong Penguatan Demokrasi Berintegritas

97 Dhanis Iswara

“Dan kalau kita tanya siapa yang bertanggung jawab saya adalah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini dan kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur ya akan kita tutup dulu sampai hari ini sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata,” kata Irfan.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut sejumlah anggota DPR mencecar Kemenhaj terkait wacana haji tanpa antre dengan skema war tiket.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengkritik keras terkait rencana penerapan war tiket bagi calon jemaah haji.

Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, Kemenhaj seharusnya fokus pada urusan penyelenggaraan haji, bukan justru berbicara mengenai tiket pesawat.

“Saya justru sebetulnya menyayangkan apabila pak Menteri Haji dan pak Wamen tidak fokus terhadap urusan penyelenggaraan haji hari ini, sebetulnya tugas bapak ibu ini ditentukan hari ini bukan berbicara mengenai war tiket,” tegas Selly di ruang rapat Komisi VIII DPR.

“PR-nya banyak pak Wamen, pak Menteri, war tiket itu urusan nanti, jangan seolah olah kita akan membiaskan urusan haji kemudian kita alihkan dengan war tiket,” tambah Selly menegaskan.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra, Husni, juga menyayangkan adanya wacana war tiket tersebut.

Menurutnya dengan diterapkan war tiket justru akan mengubur mimpi-mimpi umas muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji di tanah suci.

“Enggak akan lagi ada film tukang bubur naik haji, enggak ada lagi tuh pak karena namanya war tiket siapa duluan dapat siapa duluan siap. Itu sama saja kita menghilangkan mimpi orang untuk melihat ka’bah,” tegas Husni.

Selain itu, penerapan rencana pemberlakuan war tiket ini hanya akan mengundang kedatangan calo-calo tiket penerbangan ke tanah suci.

“Yang kedua akan timbul kedepan calo-calo yang memegang kuota kuota tiket ini, tapi apakah yang berangkat itu lebih dari 21 ribu jika kita berasumsi? Tidak juga, segitu-segitu juga pak, jadi ini cuma mengubah istilah. Jadi izin gus menteri kita fokus saja dulu untuk mensukseskan haji 2026,” tegas Husni lagi.

Selain itu, Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid juga mempertanyakan kejelasan payung hukum terkait wacana war tiket haji.

Legislator PKS itu, menilai jika wacana diputuskan sebagai kebijakan maka memerlukan kepastian hukum agar tidak berbenturan dengan aturan porsi haji yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Jadi kalaupun misalnya akan ada pembahasan tentang war tiket dengan segala pembahasannya tentu itu akan sangat tetkait dengan aturan hukum yang ada. Dan itu artinya kita membahas dulu aturan hukumnya ini akan diubah atau tidak diubah dan itu pasti tidak mungkin sekarang,” jelas Hidayat.

“Dan itu karenanya tidak ada urgensinya membahas tentang war tiket sekarang ini, karena ada aturan hukum yang mengatur yang tidak memungkinkan untuk sekarang ini war tiket,” tegas Hidayat.