Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. Foto: Istimewa TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim, meminta Kementerian Keuangan (Kemekeu) untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi dan ketahanan APBN.
Ia mendesak Kemenkeu untuk memastikan alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi tersedia dalam jumlah yang memadai agar tidak terjadi hambatan arus kas pada perusahaan pelaksana.
“Kementerian Keuangan harus memastikan ketersediaan anggaran kompensasi dan subsidi energi secara memadai dalam APBN, serta menjaga keberlanjutan fiskal agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan negara,” kata Rivqy di Jakarta, Jumat (3/4/2026).
Sebab kata Rivqy, jangan sampai kebijakan penghematan energi imbas perang yang terjadi di Timur Tengah justru menimbulkan masalah baru bagi PT Pertamina (Persero).
“Jangan sampai kebijakan yang berniat baik ini justru menimbulkan beban utang baru yang membahayakan struktur keuangan negara di masa depan,” tegas Rivqy.
Lebih lanjut, legislator Fraksi PKB ini juga meminta agar pemerintah tidak bersikap kaku dalam menerapkan kebijakan penahanan harga.
Ia menekankan evaluasi berkala menjadi harga mati untuk menyesuaikan arah kebijakan dengan kondisi riil di pasar global maupun domestik.
“Pemerintah juga harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penahanan harga BBM dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat,” tutur Rivqy.
“Kita harus sangat hati-hati dalam melihat sejauh mana kekuatan fiskal kita mampu menahan guncangan eksternal tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat,” tambah Rivqy menegaskan.