Pemerintah Batalkan Pembelajaran Daring, Komisi X Tegaskan Kebijakan Pendidikan Tak Boleh Asal

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly atau yang akrab disapa Amure, menyambut baik langkah pemerintah yang membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional mulai April 2026.

Meski begitu, Amure mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Anies Temui SBY-AHY di Cikeas, Pengamat Nilai Ada Pembicaraan Mengenai Pilpres 2029

67 Dhanis Iswara

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus melalui kajian yang matang dan tidak bersifat reaktif.

“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,” ujar Amure di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, upaya penghematan energi tetap penting dilakukan, namun tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan. Justru di tengah situasi efisiensi, pemerintah harus memastikan penguatan sistem pendidikan tetap berjalan secara optimal.

Baca Juga

4 hari  lalu

Anggota DPR 3 Periode Tamanuri Hembuskan Nafas Terakhir

91 Dhanis Iswara

“Hemat boleh, tapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan di semua aspek, baik dari sisi kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana,” tegas Amure.

Amure menekankan bahwa pendidikan tidak semata soal metode pembelajaran, tetapi juga menyangkut kualitas proses dan hasil yang diharapkan.

Oleh karena itu, kebijakan apapun harus berorientasi pada peningkatan mutu, bukan sekadar efisiensi jangka pendek.

Untuk itu, ia menegaskan pentingnya pembelajaran tatap muka sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan, yang selama ini terbukti lebih efektif dalam membangun interaksi, karakter, serta perkembangan sosial peserta didik.