DPR Tolak Rencana Impor Mobil untuk Kopdes Merah Putih

TODAYNEWS.ID – Pemerintah melalui BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara berencana akan mengimpor 105 ribu mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan nilai mencapai Rp 24,66 triliun.

Rencana impor tersebut pun terus mendapat respons penolakan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, karena dianggap tidak sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga

2 hari  lalu

Mie Sedaap Batalkan PHK 400 Karyawan, Komisi IX: Harus Menjadi Pelajaran bagi Perusahaan Lain

56 Dhanis Iswara

Menanggapi itu, Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel, banyak para pembantu Presiden, yang gagal menerjemahkan visi-misi Asta Cit pemerintahan Prabowo.

“Para pembantu presiden harus menerjemahkan dan menjalankan dengan benar cita-cita Bapak Presiden, Asta Cita, konsep Prabowonomics, dan juga konsep Sumitronomics,” kata Gobel mengutip, Kamis (26/2/2026).

“Impor mobil di tengah situasi ini tentu sangat ironis dan kontradiktif, seperti lelucon yang tidak lucu,” tambah Gobel menegaskan.

Baca Juga

6 hari  lalu

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan soal Revisi UU KPK

73 Dhanis Iswara

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid, mengatakan rencana impor ratusan mobil tersebut harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurutnya impor tersebut tidak boleh keluar dari amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ia pun mengingatkan belanja negara seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas produksi nasional, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, serta menciptakan lapangan kerja.

“Setiap rupiah belanja negara harus memastikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi bangsa. Jangan sampai koperasi diperkuat, tetapi industri otomotif nasional justru kehilangan momentum,” kata Nurdin.

Sedangkan, Anggota Komisi VI DPR lainnya Nevi Zuairina, inta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana impor 105 ribu unit mobil tersebut.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi industri otomotif nasional yang saat ini memiliki kapasitas produksi signifikan, baik untuk kendaraan penumpang maupun kendaraan niaga ringan.

“Sepanjang kebutuhan dan spesifikasi teknis kendaraan yang tersedia tersedia di dalam negeri, maka industri nasional harus menjadi pilihan utama,” kata Nevi.

Padahal kata Nevi, kemampuan produksi nasional semakin kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

“Prinsip dasarnya adalah kebutuhan nasional yang harus diutamakan, dipenuhi oleh industri dalam negeri sepanjang kapasitas dan spesifikasinya tersedia,” ujar Nevi.

Senada dengan Nevi, Anggota Komisi VII DPR Kaisar Abu Hanifah, juga meminta pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengkaji ulang rencana impor tersebut.

Menurut Kaisar pemerintah harus memberi kesempatan kepada industri otomotif dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan ratusan ribu pikap tersebut tanpa harus bergantung pada produk luar.

“Keputusan impor mobil pikap dari India untuk operasional Kopdes Merah Putih sebaiknya dikaji secara mendalam. Kami berharap pemerintah mempertimbangkan kemampuan industri otomotif dalam negeri yang terbukti mampu memproduksi kendaraan niaga ringan,” ujar Kaisar di Jakarta.

Ia mengungkapkan kapasitas produksi otomotif nasional telah mencapai 2,5 juta unit per tahun per Februari 2026. Kuota produksi ini sangat memenuhi kebutuhan Kopdes Merah putih yang hanya di kisaran 100 ribuan unit.

Ia menilai penggunaan produk dalam negeri bukan sekadar masalah teknis, melainkan keberpihakan pada lapangan kerja dan penguatan industri komponen lokal sesuai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Ada dampak ekonomi berganda yang jauh lebih besar bagi masyarakat jika pemerintah memilih mobil pikap produksi dalam negeri, maka ini akan membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta mendukung kebijakan penguatan industri nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan pesan-pesan keberatan dari DPR terhadap rencana impor tersebut kepada pemerintah.

Dasco meminta pemerintah untuk menunda terlebih dahulu rencana impor sebanyak 105 ribu unit kendaraan tersebut karena Presiden Prabowo Subianto saat ini masih berada di luar negeri.

“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut Ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Dasco menilai bahwa keputusan sebesar ini memerlukan pembahasan yang mendalam langsung bersama kepala negara.

Menurutnya, Presiden Prabowo akan meninjau kembali detail teknis serta urgensi dari kebijakan impor tersebut setibanya di tanah air.

Selain membahas aspek teknis, Dasco meyakini bahwa Prabowo akan mempertimbangkan potensi industri otomotif dalam negeri sebelum membuka keran impor dari luar negeri.

“Tentunya presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” pungkasnya.