RI-Arab Saudi Perkuat Integrasi Sistem Digital Pelayanan Haji dan Umrah

TODAYNEWS.ID – Kementerian Haji dan Umrah RI menyatakan kesiapan memperkuat integrasi sistem digital dengan Arab Saudi guna meningkatkan mutu pelayanan haji dan umrah. Langkah ini sekaligus memastikan perlindungan jamaah Indonesia yang jumlahnya mencapai jutaan orang setiap tahun.

Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, menegaskan bahwa integrasi sistem bukan semata modernisasi teknologi, melainkan upaya menjamin keselamatan serta kenyamanan jamaah.

Baca Juga

4 hari  lalu

DPR Minta Pemerintah Bentuk Tim Satu Atap di Rumah Sakit untuk Selesaikan Polemik BPJS PBI Nonaktif

99 Dhanis Iswara

“Integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi tentang keselamatan dan kenyamanan jamaah. Semua proses mulai dari visa, akomodasi, layanan kesehatan, hingga kepulangan harus terpantau dan terlindungi secara menyeluruh,” tegasnya dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan, pelayanan haji dan umrah bagi jamaah Indonesia harus berlangsung cepat, aman, serta bebas dari hambatan teknis maupun administratif.

Komitmen tersebut disampaikan dalam forum Saudi-Indonesian Umrah Co.Exchange di Makkah, Arab Saudi, Senin (16/2). Dalam kesempatan itu, Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap modernisasi layanan haji dan umrah yang selaras dengan Saudi Vision 2030.

Baca Juga

5 hari  lalu

DPR Dorong Kemendikti Sanitek Buat Roadmap Beasiswa Nasional Hingga 2029

85 Dhanis Iswara

Salah satu fokus utama adalah penguatan konektivitas data dengan sistem Arab Saudi, termasuk optimalisasi platform Nusuk Masar untuk kontrak hotel dan manajemen layanan jamaah. Integrasi ini diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi serta meminimalkan potensi kendala teknis di lapangan.

Selain integrasi sistem, Indonesia juga mengusulkan adanya fleksibilitas mekanisme penggantian visa bagi jamaah yang batal berangkat agar kuota tidak hangus.

“Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia-sia,” ujar Menhaj.

Pemerintah turut meminta kejelasan teknis terkait pembayaran Dam (denda) tamattu melalui sistem digital. Dengan sistem yang lebih praktis dan transparan, jamaah diharapkan tidak lagi kebingungan dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Integrasi sistem digital ini diyakini akan mempercepat proses administrasi, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan respons terhadap kondisi darurat. Pemerintah menilai langkah tersebut menjadi fondasi penting menuju tata kelola haji dan umrah yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan jamaah Indonesia.