Partai Gema Bangsa Dukung Prabowo Maju Pilpres 2029, Tegas Tolak Pilkada Tidak Langsung

TODAYNEWS.ID – Ketua Bidang Kader dan Kepemimpinan DPP Partai Gema Bangsa Hardiansyah menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk maju kembali pada pemilihan presiden (Pilpres) 2029. Ia menilai keinginan Prabowo sejalan dengan visi partainya, terutama soal kemandirian bangsa.

“Prabowo sering mengatakan bahwa kita harus berdiri di kaki sendiri, kita harus mandiri di negeri sendiri. Itu yang menjadi salah satu visi yang memang kita sama,” kata dia di Jakarta Internasional Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2026.

Baca Juga

6 hari  lalu

Rasa Syukur Suyono Sebagai Tanda Keberhasilan Program RTLH Kota Semarang

29 Yunita

Ia menjelaskan, dukungan terhadap Prabowo masih bersifat dinamis. Meski demikian, Hardiansyah menyebut partai yang didirikan pada Januari 2025 tersebut sejauh ini mendukung sejumlah program pemerintah.

Tolak Pilkada Tidak Langsung

Kendati menyatakan dukungan, Hardiansyah menegaskan partainya memiliki sikap berbeda terkait isu pilkada tidak langsung. Partai Gema Bangsa menolak wacana kepala daerah dipilih melalui DPRD karena dianggap tidak demokratis.

“Kalau pemilihan itu dipilih DPRD, maka kami anggap itu menjadi kemunduran,” kata dia.

Baca Juga

2 hari  lalu

Begini Langkah Pemprov Jateng dalam Mewujudkan Swasembada Pangan 2026

69 Yunita

Partai Gema Bangsa dijadwalkan menggelar deklarasi sebagai partai politik baru di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Sabtu, 17 Januari 2026. Sekjen Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan, menyampaikan bahwa Prabowo diundang untuk hadir dalam acara deklarasi tersebut. Namun, Prabowo dipastikan tidak dapat menghadiri undangan itu.

Deklarasi ini disebut akan diikuti oleh 514 pengurus daerah, serta melibatkan 1.124 pengurus Partai Gema Bangsa di seluruh Indonesia yang tersebar di 38 provinsi.

Sementara itu, usul untuk menggulirkan kembali pilkada lewat DPRD disampaikan Partai Golkar usai rapat pimpinan nasional pada Sabtu, 20 Desember 2025. Partai berlambang pohon beringin tersebut menilai pilkada langsung berdampak pada semakin mahalnya ongkos politik.

Sejauh ini, sejumlah partai pendukung pemerintahan Prabowo menyatakan ikut mendorong wacana pilkada lewat DPRD. Dari delapan partai politik yang ada di parlemen, hanya PDIP yang secara gamblang menyatakan menolak wacana tersebut.

Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai alasan pilkada langsung memakan ongkos politik besar sebagai dalih yang tidak relevan. Staf Divisi Advokasi ICW Seira Tamara menyampaikan, jika wacana pilkada lewat DPRD didorong karena pertimbangan mahalnya ongkos politik dan adanya praktik politik uang dalam pilkada langsung, maka pilkada tidak langsung justru tidak menyelesaikan persoalan.

“Pilkada dipilih DPRD justru meningkatkan ruang transaksi politik yang tidak dapat diawasi masyarakat,” kata Seira.

Di sisi lain, Sigi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis pada Rabu, 7 Januari kemarin menunjukkan mayoritas publik menolak pilkada tak langsung. Dalam survei tersebut, sebanyak 68 persen responden menyatakan menentang wacana pilkada lewat DPRD.

Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengatakan angka 66 persen merupakan nilai yang besar dalam survei opini publik. Menurut dia, perolehan angka di atas 60 persen menggambarkan hasil yang masif dan sistemik. “Dalam opini publik, ketika melewati batas 60 persen daripada persetujuan publik, itu berarti efeknya sudah besar,” kata Ardian saat memaparkan hasil riset, Rabu lalu.

Menurut dia, Partai Gema Bangsa mengusung visi desentralisasi politik. Desentralisasi tersebut memberi kewenangan yang luas kepada daerah untuk membangun wilayah masing-masing. Ia menilai desentralisasi politik dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kebuntuan demokrasi yang muncul akibat perilaku partai politik.