Komisi II DPR Minta Pemda Jangan Diam, Pantau dan Bongkar Penyalahgunaan Hutan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, meminta kepala daerah beserta seluruh perangkat pemerintah daerah (pemda) untuk lebih proaktif dalam mendata, memantau, dan melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan kawasan hutan maupun lingkungan hidup di wilayah masing-masing.

Ia menegaskan bahwa pengawasan paling efektif hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, karena merekalah yang memahami dinamika di lapangan secara langsung.

Baca Juga

4 hari  lalu

Begini Duduk Perkara Kalapas Enemawira yang Paksa Warga Binaan Makan Daging Anjing

10 Dhanis Iswara

Kata Toha, meskipun sebagian besar izin terkait pemanfaatan kawasan hutan dikeluarkan oleh pemerintah pusat, realisasi kegiatan di lapangan tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontrol pemerintah daerah.

Karena itu, menurutnya, pemda harus membangun sistem pemantauan real time terhadap setiap potensi pelanggaran.

“Yang mengetahui kondisi riil di lapangan adalah pemerintah daerah. Maka, bila ada penyalahgunaan kawasan hutan atau kegiatan yang menyalahi izin, harus segera dilaporkan dan ditindak. Pengawasan tidak bisa longgar,” tegas Toha di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Baca Juga

6 hari  lalu

Pejabat K/L Kerap Berbuat Korup, Prabowo: Awasi Anak Buahmu

13 Dhanis Iswara

Selain mendorong peran pemerintah daerah, Toha juga mengajak masyarakat serta lembaga aktivis lingkungan untuk aktif terlibat dalam pengawasan.

Menurutnya, partisipasi publik sangat penting untuk memastikan tidak ada celah bagi oknum yang mencoba melakukan praktik ilegal yang merusak lingkungan.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, bahwa penegakan hukum harus diperkuat tanpa pandang bulu. Ia menegaskan tidak boleh ada tebang pilih dalam menangani kasus-kasus tersebut.

“Penegakan hukum harus tegas dan adil. Tidak boleh ada pembiaran. Jika ada pembiaran, maka siapapun yang turut membiarkannya ikut menanggung dosa,” tegasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan aparat penegak hukum, ia optimistis upaya menyelamatkan kawasan hutan dan lingkungan dapat berjalan lebih efektif.

Sebelumnya, banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah mengakibatkan 3,3 juta warga terdampak.

Lebih dari 800 warga meninggal dunia akibat bencana tersebut dan puluhan ribu bangunan seperti sekolah, jembatan, dan rumah-rumah penduduk luluh lantak.

Akibat Banjir bandang dan tanah longsor tersebut, keanekaragaman hayati setempat pun menjadi rusak, termasuk banyaknya flora dan fauna yang hancur dan mati.

Selain disebabkan cuaca ekstrem, bencana ini melanda akibat tumpukan kerusakan lingkungan bertahun-tahun dan nyaris dibiarkan oleh negara. Hingga akhirnya, kerusakan ini menjadi bom waktu menimbulkan bencana dahsyat.