Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan mengenai peluang pemanggilan Mahfud MD dan Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya disebut berpotensi dimintai keterangan terkait dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan setiap langkah penyelidikan dilakukan berdasarkan kebutuhan. “Nanti kita akan melihat kebutuhan penyelidikan perkara ini,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).
Budi menjelaskan, lembaganya belum dapat merinci siapa saja yang telah atau akan diperiksa. Ia menegaskan bahwa penyelidikan masih berjalan dan difokuskan pada pengumpulan alat bukti.
“Kita fokus dahulu, ini penyelidikan masih berprogres,” kata Budi menegaskan. “Jadi memang secara detail substansinya, pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja dan materinya apa, belum bisa kami sampaikan secara rinci,” sambungnya.
KPK juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan informasi tambahan terkait dugaan penyimpangan proyek tersebut. “Silakan menyampaikan kepada KPK. Kami membuka banyak kanal pengaduan, seperti email di pengaduan@kpk.go.id, Whistleblowing System (WBS), maupun saluran lainnya,” ujar Budi.
Proyek kereta cepat Whoosh memang menjadi sorotan publik karena nilai investasinya yang fantastis. Total pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) mencapai sekitar US$ 7,27 miliar atau setara Rp120,38 triliun.
Sebagian besar dana proyek tersebut, yakni 75 persen, bersumber dari China Development Bank (CDB). Lembaga pembiayaan asal Tiongkok itu memberikan pinjaman berbunga dua persen per tahun.
Sebelumnya, Mahfud MD dan Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyampaikan pandangannya tentang proyek transportasi modern tersebut. Mahfud mengungkap adanya dugaan pembengkakan biaya atau mark up dalam pembangunan kereta cepat.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per kilometer kereta Whoosh mencapai US$ 52 juta dolar. Namun, di China hanya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud dalam video di kanal YouTube-nya.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan pernah menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Penugasan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang merevisi Perpres Nomor 107 Tahun 2015.
Sebagai pejabat yang pernah memegang peran strategis, Luhut turut menyinggung tantangan dalam realisasi proyek kereta cepat. Pernyataan itu membuat publik menyoroti kembali transparansi anggaran dan proses pengawasan proyek.
Kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kini menjadi perhatian utama lembaga antirasuah. KPK berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu dalam proses penyelidikan.
Budi memastikan, setiap pihak yang dianggap relevan akan dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyidik. KPK berjanji mengusut perkara ini dengan profesional dan transparan hingga tuntas.