DPR Minta Pemerintah Audit dan Tindak Tegas Produsen Air Minum Kemasan yang Berbuat Curang

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas terhadap produsen air minum dalam kemasan (AMDK) yang terbukti tidak sesuai dengan slogan atau klaim produknya.

Menurutnya praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran etik bisnis, melainkan juga bentuk pelecehan terhadap kedaulatan sumber daya air nasional.

Baca Juga

3 hari  lalu

Komisi X Dukung Langkah Prabowo Alihkan Uang Korupsi CPO ke LPDP

6 Dhanis Iswara

“Air adalah salah satu wujud krusial kedaulatan negara. Kalau air saja dikuasai orang asing, ditambah lagi muncul dugaan ketidaksesuaian produksi, lalu di mana letak kedaulatan kita?” tegas Syafruddin di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Syafruddin pun menyoroti pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, yang dinilai hanya mengimbau masyarakat saja tanpa adanya action di lapangan.

“Menteri jangan hanya mengimbau masyarakat agar berhati-hati, tapi harus segera bertindak. Kalau terbukti ada produsen yang memanipulasi sumber air atau slogan, tutup saja perusahaannya,” ujarnya.

Baca Juga

1 hari  lalu

Diduga Berikan Informasi Palsu, DPR: Aqua Berpotensi Langgar Hak Konsumen

9 Dhanis Iswara

Lebih lanjut, Syafruddin juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa air harus menjadi prioritas nasional dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Presiden sebelumnya menyebut bahwa air adalah aset strategis yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

“Pernyataan Presiden sudah jelas, pengelolaan air harus profesional dan berpihak pada kepentingan bangsa. Karena itu, tindakan terhadap pelanggaran industri air kemasan bukan hanya soal bisnis, tapi soal kedaulatan negara,” imbuhnya.

Untuk itu, ia menegaskan, pemerintah perlu melakukan audit nasional terhadap seluruh produsen air kemasan, termasuk sumber pengambilan air, izin eksploitasi, hingga kesesuaian label produk dengan kenyataan di lapangan.

Ia juga mengingatkan agar pengelolaan air tidak jatuh ke tangan segelintir pihak atau asing yang bisa mengancam kepentingan publik.

“Kita bicara soal sumber kehidupan. Negara tidak boleh diam ketika air sumber daya yang menjadi hak rakyat dimanipulasi demi keuntungan bisnis,” pungkasnya.

3 Total Count