DPR Dukung Langkah Presiden Prabowo Perketat Ali Fungsi Lahan Sawah
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti. Foto: Ist TODAYNEWS.ID – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memperketat ali fungsi lahan sawah.
Menurutnya pernyataan Presiden bukan sekadar seruan moral, tetapi peringatan keras terhadap realitas lapangan bahwa lahan-lahan produktif milik para petani terus menyusut akibat tekanan investasi dan urbanisasi yang tidak terkendali.
“Kedaulatan pangan bukan hanya slogan, melainkan fondasi ketahanan nasional. Dalam konteks inilah, sikap Presiden Prabowo untuk memperketat larangan alih fungsi lahan sawah perlu mendapat dukungan penuh,” kata Azis dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).
Kata Azis, jika mengacu data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) menunjukkan, Indonesia saat ini memiliki sekitar 7,38 juta hektare lahan baku sawah, namun luasannya terus terancam berkurang.
“Pemerintah menargetkan agar 87 persen dari total lahan baku tersebut dapat dikunci menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), artinya tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun selain pertanian,” ujarnya.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa celah hukum dan lemahnya pengawasan sering kali membuat kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Saya memandang bahwa akar masalah alih fungsi sawah tidak hanya soal izin, tetapi menyangkut sinkronisasi tata ruang dan integritas kebijakan daerah,” tambah Anggota Komisi II DPR itu.
Azis mengungkapkan, banyak daerah belum menyelesaikan pembaruan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sejalan dengan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang ditetapkan pemerintah pusat. Akibatnya, terjadi tumpang tindih antara peta nasional dan rencana daerah.
“Di celah inilah sering muncul praktik “alih fungsi terselubung”, di mana izin diberikan atas nama investasi strategis tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap produksi pangan,” tukasnya.
Sebab itu, kata Azis, jika lahan-lahan subur terus berkurang, maka krisis pangan bukan sekadar ancaman global, tetapi bisa menjadi krisis nasional yang nyata.
“Karena itu, kebijakan Presiden Prabowo merupakan langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan nasional berpijak di atas kedaulatan lahan sendiri,” pungkasnya.
Terlebih kata Azis, menjaga sawah sama artinya dengan menjaga masa depan bangsa. Sehingga arahan tegas dari Presiden harus benar-benar dikawal oleh legislatif dan pemerintah daerah untuk memastikan arah itu berjalan dengan disiplin dan konsisten.
“Semoga langkah tegas ini menjadi awal bagi kebijakan pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan. Karena sejatinya, kekuatan pangan Indonesia bertumpu pada tanahnya sendiri dan tangan para petaninya,” demikian Azis.
10 Total CountPos terkait
Berita Favorit
