Wamenko Polkam Sesalkan Kebijakan Pajak Bupati Pati yang Picu Demo Besar-besaran

TODAYNEWS.ID — Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus angkat bicara soal kebijakan Bupati Pati. Ia menilai kenaikan pajak yang dilakukan pemerintah daerah telah menimbulkan keresahan masyarakat.

Lodewijk menegaskan pemerintah pusat sebenarnya sudah memberi peringatan. “Sebenarnya sudah diingatkan oleh Presiden sendiri jangan mengambil kebijakan yang membuat gaduh. Tentunya itu kita sangat sayangkan terjadi itu,” ujarnya di Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Baca Juga

6 hari  lalu

Komisi II Dorong Kewenangan Bawaslu Diperluas

73 Dhanis Iswara

Menurutnya, kepala daerah harus mempertimbangkan matang sebelum membuat kebijakan. Apalagi keputusan yang menyangkut pajak dan hajat hidup orang banyak.

Ia menambahkan kepentingan rakyat semestinya menjadi prioritas utama. Dengan begitu, kebijakan tidak menimbulkan kegaduhan publik.

Lodewijk juga menyebut Kemenko Polkam terus memantau perkembangan situasi di Pati. Gejolak politik yang terjadi di daerah itu menjadi perhatian serius.

Baca Juga

3 hari  lalu

Dasco Hormati Proses Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

48 Dhanis Iswara

Terkait hak angket DPRD Pati, ia menghormati proses politik yang sedang berjalan. Pansus pemakzulan Bupati Sudewo disebutnya sebagai mekanisme demokrasi yang sah.

Kemenko Polkam, lanjut Lodewijk, akan memberi pengawasan lebih luas. Seluruh kepala daerah diminta hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan strategis.

“Setiap hari kita monitor dan ada bagian-bagian Kedeputian kita monitor terkait dengan ini. Ada beberapa ya memang kabupaten, kota yang mengambil kebijakan yang hampir sama ya tentunya kita ingatkan mereka,” kata Lodewijk.

Di sisi lain, Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak akan mundur. Ia menolak desakan pengunjuk rasa yang menuntut dirinya lengser.

“ Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujarnya di Pati, 13 Agustus.

Sudewo menyatakan tetap menghormati proses politik di DPRD. Termasuk hak angket yang diajukan sejumlah anggota dewan.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Pati sudah menyepakati pembentukan pansus hak angket. Panitia khusus itu dibentuk untuk menindaklanjuti angket pemakzulan Bupati.

Kebijakan Bupati Sudewo yang memicu polemik adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tarifnya disebut meningkat hingga 250 persen sehingga dinilai memberatkan rakyat.

22 Total Count