Kasus Pagar Laut Tangerang: Kades Kohod dan Stafnya Siap Bayar Denda Rp48 Miliar, Kok Bisa?
Kepala Desa Kohod Arsin (tengah) didampingi dengan dua kuasa hukumnya membantah keterlibatan penerbitan sertifikat tanah palsu di pagar laut Kabupaten Tangerang. (Sumber: Instagram).Jakarta, Todaynews.id — Kasus pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, memasuki babak baru setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap dalang di baliknya. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Kepala Desa Kohod, Arsin, dan stafnya berinisial T terbukti sebagai pelaku utama.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis (27/2/2025), Trenggono menegaskan bahwa kedua pelaku siap membayar denda administratif sebesar Rp48 miliar. Denda tersebut merupakan bentuk kompensasi atas dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer.
“Kami telah menetapkan dua orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Arsin selaku kepala desa dan T sebagai perangkat desa,” ujar Trenggono. Ia juga mengungkapkan bahwa keduanya telah membuat surat pernyataan kesanggupan membayar denda tersebut.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto membenarkan bahwa Menteri Trenggono telah melaporkan hasil investigasi terkait kasus ini. Ia menekankan bahwa kedua pelaku mengakui perbuatan mereka dan setuju membayar kompensasi.
“Menteri Trenggono menyampaikan bahwa dua orang tersangka telah mengakui bahwa mereka yang membangun pagar laut itu. Mereka juga setuju untuk membayar kompensasi senilai Rp48 miliar,” ujar Titiek.
Trenggono mengungkapkan bahwa dalam investigasi ini, KKP juga bekerja sama dengan Bareskrim Polri. Namun, ia enggan berspekulasi lebih jauh terkait kemungkinan adanya dalang lain di balik proyek pemagaran laut ini.
“Untuk hal itu, bukan ranah KKP,” tegas Trenggono saat ditanya apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Ia menekankan bahwa koordinasi dengan aparat penegak hukum terus berjalan untuk menelusuri aktor lain yang mungkin terlibat.
Saat ditanya apakah KKP akan melanjutkan investigasi setelah Kepala Desa Kohod dan stafnya ditetapkan sebagai pelaku, Trenggono mengatakan bahwa KKP kini berperan sebagai tim ahli dalam kasus ini.
“Kami ditunjuk sebagai tim ahli, sehingga kami akan memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum,” jelasnya.
Menurut Trenggono, wewenang KKP hanya sebatas memberikan sanksi administrasi dalam kasus ini. Sanksi pidana sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kepolisian, sehingga segala tindak lanjut hukum akan ditentukan oleh pihak berwenang.
“Dari kami, yang bisa diberikan hanyalah denda administratif. Setelah itu, kami menyerahkan kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.
Kasus pemagaran laut ini sebelumnya menjadi perhatian publik karena dianggap merusak ekosistem laut dan mengganggu akses nelayan. Pemerintah dan masyarakat kini menunggu langkah lebih lanjut dari pihak kepolisian untuk memastikan apakah ada keterlibatan pihak lain di balik kasus ini.
Dengan denda administratif sebesar Rp48 miliar, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi pihak lain agar tidak sewenang-wenang dalam mengelola wilayah pesisir. Namun, publik tetap mengharapkan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap jika ada aktor lain yang lebih besar di balik proyek ilegal ini.
172 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
