Tingkat Partisipasi Publik di PSU 2024 Berpotensi Menurun

TODAYNEWS.id- Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menanggapi Ikhwal, kabar soal potensi permasalahan anggaran kebutuhan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.

Dalam keterangan nya, Peneliti Perludem Haikal, berharap kendala anggaran pelaksanaan kegiatan PSU itu dapat segera diselesaikan pemerintah dalam waktu dekat ini.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Peluang Taj Yasin Rebut Kursi Ketum PPP Masih Fifty-fifty

648 Akbar Budi

Sebab, menurut Haikal, kondisi anggaran pelaksanaan yang masih bermasalah itu ditenggarai akan berdampak terhadap menurunnya tingkat partisipasi pemilih di PSU Pilkada 2024.

“Jadi masalah anggaran pasti juga akan berdampak pada tingkat partisipasi publik dalam PSU,” ujar Haikal kepada Todaynews.id, Minggu (16/3/2025).

Haikal mengatakan kebutuhan anggaran PSU yang ditenggarai belum terpenuhi secara maksimal dapat berpengaruh terhadap angka tingkat partisipasi pemilih di PSU 2024.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Pembahasan RUU TNI Berlanjut di Tengah Hujan Kritik, Peneliti HAM: Perlihatkan Gejala Demokrasi Prosedural

733 Today News Indonesia

Ia menuturkan, masalah anggaran yang belum dapat terpenuhi itu juga akan mempengaruhi tidak maksimalnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan penyelengara Pemilu.

Haykal menegaskan, ketersediaan anggaran kegiatan sosialisasi dan pengawasan merupakan salah satu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk mencegah menurunnya tingkat partisipasi pemilih di PSU 2024.

“Sebab, salah satu kewajiban penyelenggara pemilu adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan PSU yang akan dilaksanakan,” ujar Haykal.

Disisi lain, Haykal menilai, kebijakan pemerintah soal efisiensi anggaran jangan sampai telah mempengaruhi kebutuhan dana anggaran pelaksanaan PSU Pilkada 2024.

Haykal menambahkan pemerintah harus dapat memberikan solusi mengenai kepastian anggaran PSU 24 daerah agar pelaksanaanya tak menimbulkan masalah baru yang berujung laporan kasus sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika tidak dilakukan dengan baik, maka bisa dapat dipastikan akan mengganggu tingkat partisipasi pemilih,” ungkap Haikal.

“Bukan tidak mungkin hal itu menyebabkan permasalahan yg terjadi kemarin terulang lagi karena penyelenggaraan yang tidak baik,” tandas Haikal. (GIB)