Dijanjikan Kerja Logistik, WNI Justru Terjebak Konflik Rusia

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath, meminta Bareskrim Polri mengusut tuntas jaringan perekrutan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) warga negara Indonesia (WNI) ke Rusia yang diduga berujung pada keterlibatan dalam konflik bersenjata.

Rano juga meminta Bareskrim mengusut pihak-pihak yang menawarkan pekerjaan, serta mengatur keberangkatan hingga memperoleh keuntungan dari para korban.

Baca Juga

3 hari  lalu

Budi Arie: Gibran Mundur dari Wapres

26 Akbar Budi

“Saya mendukung Bareskrim menelusuri aliran dana hingga terungkap siapa yang membiayai dan mengendalikan perekrutan ini,” kata Rano dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

“Siapa yang membayar perekrut untuk setiap WNI yang diberangkatkan? Siapa yang memberi instruksi tentang pekerjaan apa yang harus dijanjikan kepada mereka? Dua pertanyaan ini penting karena orang yang berhadapan langsung dengan korban bisa saja hanya mengetahui sebagian dari rangkaian perekrutan,” lanjut Rano.

Untuk itu, dia pun mendorong Polri untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan keselamatan WNI yang berada di Rusia. Menurut Rano, para WNI yang direkrut ke Rusia diduga awalnya dijanjikan pekerjaan di bidang logistik maupun tenaga medis.

Baca Juga

1 hari  lalu

AHY: Demokrat Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, Serahkan Sepenuhnya ke Prabowo

9 Dhanis

Namun, mereka justru menghadapi situasi konflik bersenjata. Karena itu, dia meminta penyidik menelusuri pihak yang berada di balik perekrutan tersebut, termasuk aliran dana yang diterima para perekrut.

Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Kamis (12/11/2026), Bareskrim mengungkap lima perkara TPPO, meliputi penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki, perdagangan perempuan dengan modus pengantin pesanan, serta perekrutan WNI untuk kepentingan militer di Rusia.

Dalam salah satu perkara perekrutan ke Rusia, penyidik menduga perekrut menerima imbalan sebesar 1.000 dolar AS melalui dompet aset kripto untuk setiap WNI yang berhasil direkrut.

Rano juga menyoroti pengaduan keluarga enam WNI kepada Kementerian Hak Asasi Manusia yang meminta pemerintah memastikan keselamatan dan mengupayakan kepulangan anggota keluarga mereka. Bahkan, terdapat laporan dugaan permintaan uang kepada korban agar bisa kembali ke Indonesia.

Politikus PKB ini juga meminta Bareskrim berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI untuk memverifikasi keberadaan serta kondisi para WNI.

Selain itu, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu dilibatkan sesuai kewenangannya.

“Keluarga harus mendapatkan kepastian mengenai keberadaan dan keselamatan anggota keluarganya. Pemerintah juga perlu menyediakan saluran komunikasi yang jelas agar perkembangan penanganan kasus dapat disampaikan secara berkala,” tutur Rano.

Legislator dari daerah pemilihan Banten III itu menambahkan, hasil penyidikan perlu dimanfaatkan untuk mencegah munculnya korban baru. Informasi mengenai akun, perantara, maupun perusahaan yang terlibat atau mencatut nama dalam perekrutan ilegal harus diteruskan kepada instansi terkait.

Dengan demikian, masyarakat dapat memeriksa kebenaran tawaran pekerjaan ke luar negeri sebelum menyerahkan dokumen perjalanan atau mengeluarkan biaya keberangkatan.