Laporan: Azis Arriadh
Ilustrasi – Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, TNI, dan Polri menggelar operasi penertiban parkir liar di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), dekat Mal Season City, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (11/11/2026). Foto: ANTARA TODAYNEWS.ID – Anggota DPRD DKI Jakarta Jupiter mengusulkan agar denda bagi pengelola parkir tanpa izin (ilegal) di Jakarta naik hingga Rp500 juta. Ia menilai kenaikan sekitar 10 kali lipat itu diperlukan untuk memberi efek jera dan mencegah pelanggaran berulang.
Jupiter mengatakan sejumlah pengelola parkir bermasalah selama ini dikenai denda sekitar Rp50 juta. Menurut dia, besaran denda itu masih terlalu rendah untuk mendorong pengelola menghentikan pelanggaran.
“Kalau dendanya hanya Rp50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp500 juta,” kata mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta itu dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.
Ia menilai sanksi yang rendah bisa membuat pelanggar menganggap denda sebagai biaya yang sanggup mereka tanggung sambil tetap menjalankan praktik tersebut.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu berharap sanksi yang lebih berat membuat operator parkir lebih tertib dalam memenuhi ketentuan perizinan.
Jupiter mencontohkan Singapura yang menerapkan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran ketertiban di ruang publik.
Menurutnya, cara Singapura menindak pelanggaran bisa menjadi bahan pembelajaran bagi Jakarta untuk memperkuat penegakan aturan perparkiran.
Ia juga mengatakan penertiban di lapangan perlu diikuti komitmen DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan seluruh temuan serta rekomendasi Pansus ditindaklanjuti.
Editor: Azis Arriadh